Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak akan menyubsidi tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCBJ). Saat ini, ucapnya, manajemen Kereta Cepat Indonesia China bersama Kementerian Perhubungan masih terus melakukan kalkulasi untuk menetapkan harga tiket yang ideal.
"Tidak ada subsidi. Nanti dilihat. Semua ada kalkulasi dan hitung-hitungan. Yang paling penting kita ingin mendrong masyarakat pindah dari mobil ke transportasi publik," ujar Jokowi di Stasiun Padalaran, Jawa Barat, Rabu (13/9).
Untuk saat ini, selama masa uji coba di sepanjang September, KCIC masih memberlakukan tarif gratis. Presiden ingin, di periode tersebut, masyarakat bisa memaksimalkan kesempatan dengan menjajal kereta cepat secara langsung.
Baca juga: Jajal Kereta Cepat, Jokowi Sempat Transit di Stasiun Padalarang
Dengan demikian, publik nantinya bisa merasakan perbedaan bagaimana menumpangi kereta cepat, kerata reguler dan angkutan darat lainnya.
Baca juga: Jajal KCJB, Presiden: Tidak Terasa Sama Sekali
"Orang kan mesti merasakan dulu. Orang pasti mencoba dulu baru menentukan sikap. Kalau belum merasakan masa sudah mengomentari. Rasakan dulu 350 km per jam seperti apa. Dari Halim ke Padalarang 25 menit seperti apa. Dicoba," ucapnya. (Z-6)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved