Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan Nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyampaikan sejumlah catatan.
“Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak," kata Puteri.
Baca juga: Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Capai 6,31 Juta
"Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS, Selasa (5/9).
Dalam rapat tersebut, Puteri mengusulkan agar tambahan pagu ini juga digunakan untuk kegiatan strategis lain yang akan berlangsung tahun depan, seperti pelaksanaan Pemilu 2024.
“Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapa penting urgensi dari survei tersebut," jelasnya.
Baca juga: Terjadi Deflasi 0,02 % pada Agustus 2023
"Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,” ucap Puteri.
Lebih lanjut, Puteri pun mengingatkan BPS agar kegiatan Sensus Pertanian bisa menghasilkan basis data untuk mengangkat kesejahteraan petani.
Apalagi kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran yang tergolong besar hingga mencapai Rp2,87 triliun pada 2023, dan kembali mendapatkan pagu anggaran pada 2024 sebesar Rp305,9 miliar.
“Pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan petani, seperti bantuan sosial dan bantuan pupuk. Namun, bantuan tersebut ternyata belum ter-capture dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP). Untuk itu, kami ingin mengetahui sejauhmana tindaklanjut BPS terkait hal ini." paparnya.
Baca juga: BPS: Ekspor Juli 2023 Naik Tipis 1,36% Jadi US$20,60 Miliar
"Kemudian, sejauh mana Sensus Pertanian yang dilakukan BPS dapat membantu untuk memformulasikan ulang penghitungan NTP supaya lebih mencerminkan kesejahteraan petani,” tanya Puteri.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan BPS telah memiliki indikator kesejahteraan petani melalui indeks kesejahteraan petani yang padat tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.
“Harapannya indikator ini dapat menjadi indikator yang lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian, terutama dalam mengukur kesejahteraan petani karena di dalamnya telah termuat 6 sub sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan & jasa pertanian,” jelas Amalia. (RO/S-4)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved