Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) online adalah sistem pendaftaran dan pengelolaan NPWP yang dilakukan secara elektronik atau online. NPWP adalah nomor identifikasi pajak yang diberikan kepada individu atau entitas yang wajib membayar pajak di Indonesia. NPWP digunakan untuk melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia.
Penggunaan NPWP online memungkinkan individu atau perusahaan untuk melakukan proses pendaftaran, perubahan data, pelaporan pajak, dan transaksi terkait pajak lain secara elektronik melalui situs web atau aplikasi resmi yang disediakan oleh DJP. Ini memudahkan wajib pajak dalam mengurus urusan perpajakan tanpa harus datang ke kantor pajak secara fisik.
1. Kemudahan akses.
Wajib pajak dapat mengakses dan mengelola NPWP mereka secara online dari mana saja dengan koneksi internet.
Baca juga: 14 Juli Hari Pajak Nasional, Yuk Cari Tahu Sejarahnya
2. Efisiensi waktu.
Proses pendaftaran dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat dan efisien, karena tidak perlu antre di kantor pajak.
3. Akurasi data.
Baca juga: Pemadanan NIK dan NPWP dalam Perpajakan Ciptakan Single Identity Number
Penggunaan NPWP online dapat mengurangi kesalahan manusia dalam pengisian formulir pajak, sehingga data yang dilaporkan lebih akurat.
4. Transparansi.
Wajib pajak dapat melihat riwayat pembayaran pajak dan status pajak mereka secara online.
5. Penghematan biaya.
Menggunakan NPWP online dapat mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang dikeluarkan untuk urusan perpajakan.
Sebelumnya, proses permohonan cetak ulang kartu NPWP hanya bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan persyaratan membawa kartu identitas diri. Namun, saat ini, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menghadirkan NPWP elektronik yang memungkinkan setiap wajib pajak untuk mencetak kartu NPWP secara online. NPWP elektronik ini memiliki fungsi yang sama dengan kartu NPWP fisik dan dapat digunakan baik untuk memenuhi kewajiban pajak maupun untuk keperluan permohonan kredit di bank.
Untuk mengajukan cetak ulang kartu NPWP, salah satu syaratnya ialah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) asli. Ketika mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Anda akan diminta mengisi formulir permohonan. Setelahnya Anda akan menerima kartu NPWP yang baru.
Langkah itu sesuai dengan informasi yang dilansir oleh laman Online Pajak.
1. Lakukan login ke akun DJP online di situs djponline.pajak.go.id/account/login.
2. Masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (captcha).
3. Pilih menu Informasi. Selanjutnya, Anda akan melihat opsi NPWP elektronik, dan klik Kirim e-mail.
4. Sistem akan mengirimkan NPWP elektronik tersebut langsung ke alamat e-mail Anda.
5. Silakan periksa kotak masuk e-mail Anda, lalu unduh NPWP Elektronik tersebut.
6. Setelah diunduh, Anda dapat mencetak kartu NPWP secara mandiri.
Penting untuk diingat bahwa jika memiliki NPWP, Anda wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) setiap tahun atau pada akhir periode pajak yang berlaku. SPT PPh adalah dokumen yang wajib dilaporkan kepada otoritas pajak untuk menginformasikan penghasilan Anda dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
Pemerintah Indonesia terus mengembangkan sistem NPWP online untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem NPWP online juga terus ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak. (Z-2)
Cara balik nama PBB wajib dilakukan setelah jual beli, warisan, atau hibah tanah dan bangunan agar data pajak sesuai pemilik baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan Coretax hingga akhir 2025 masih menghadapi sejumlah hambatan teknis
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Jika dihitung berdasarkan persentase, WP yang sudah mengaktifkan akun dan menuntaskan registrasi sertifikat elektronik baru mencapai sekitar 12,45%.
Hingga Oktober 2025, pengajuan restitusi pajak mencapai Rp 340,52 triliun. Periode yang sama tahun lalu sebesar Rp249,59 triliun.
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengejar sebanyak 200 wajib pajak (WP) penunggak dengan total nilai tunggakan mencapai Rp60 triliun.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved