Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA saat ini berada dalam proses aksesi keanggotaan dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan berpotensi menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota OECD. Dukungan positif untuk bergabungnya Indonesia juga diberikan oleh pihak OECD, mengingat peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.
Sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut tentunya harus selaras dengan rencana Pemerintah untuk masuk menjadi anggota OECD. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika mewakili Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Kamis (3/8).
Lebih lanjut, OECD sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya.
“Tentunya untuk masuk menjadi OECD ada roadmap-nya. Pengalaman terakhir, di Asia hanya dua negara, Jepang dan Korea. Oleh karena itu, standar pelayanan publik yang levelnya lebih tinggi menjadi prasyarat agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2030,” ungkap Menko Airlangga.
Selanjutnya Menko Airlangga mengatakan bahwa calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders dan memegang jabatan kritikal yang akan menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam Visi Indonesia Maju 2045.
Baca juga: Indonesia akan Miliki Daya Tawar Tinggi jika Jadi Anggota OECD
“Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat. Untuk itu kita tidak bisa menggunakan cara lama dan biasa. Perlu terobosan, adaptasi, dan inovasi. Terutama dalam perekrutan dan pengembangan kompetensi ASN,” tegas Menko Airlangga.
Dalam sesi doorstop, Menko Airlangga menyampaikan kepada awak media bahwa Indonesia dalam anggota OECD menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengikuti roadmap tentang bagaimana dari pendapatan per kapita saat ini bisa sejajar dengan negara-negara anggota OECD lain. “Banyak standar di K/L yang ditingkatkan, dan tentunya ASN harus siap,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Panitia Seleksi Nasional Tahun 2023, Pimpinan Lembaga, para Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Indonesia, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. (RO/S-3)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sarasehan ekonomi Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat 13 Februari.
BERKAT peran community officer sebagai garda terdepan dalam melayani dan mendampingi warga masyarakat inklusi, PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan lawatan ke AS pada 19 Februari 2026, termasuk rencana penandatanganan kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan soal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Apindo dan lima konglomerat.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan bahwa Indonesia saat ini terus berproses untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD.
OJK dan OECD menggelar Asia Roundtable on Digital Finance 2025 di Bali.
BKSAP DPR membahas peluang dan manfaat keanggotaan Indonesia dalam OECD dan BRICS
Saat ini, Indonesia adalah kandidat resmi. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang bergabung dengan OECD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved