Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo telah meminta untuk pemerintah menambahkan bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin. Dalam merespons hal itu, pemerintah menambah bansos beras sebesar Rp8 triliun untuk diberikan kepada 1,3 juta keluarga kelompok yang rentan.
Setiap kelompok atau keluarga mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Jadi mereka akan mendapatkan total 30 kilogram beras dalam 3 bulan.
"Ini adalah tambahan bansos yang perlu diperkuat pada saat guncangan dan tekanan masih terjadi, dan pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan. Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yaitu kelompok paling miskin," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya, Senin (24/7).
Baca juga : Duit Bansos Beras Ditambah Rp8 triliun, Mulai Oktober 2023
Infrastruktur jalan juga terus diperbaiki karena merupakan salah satu infrastruktur yang mempengaruhi produktivitas mobilitas.
Menkeu mengatakan, saat ini sudah mulai dieksekusi, dari Rp14,64 triliun usulan, pemerintah telah menyiapkan DIPA dan segera dicairkan atau bahkan sudah dimulai dilakukan kontraknya sebesar Rp7,45 triliun, sedangkan sebesar Rp 7,2 triliun sedang di dalam proses penyelesaian.
Baca juga : Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara
"Artinya, 2.740 km jalan akan diperbaiki dan 1.350 meter jembatan akan diperkuat dan diperbaiki. Dengan langkah ini diharapkan akan ada akselerasi kegiatan ekonomi berkualitas pads semester II-2023 dan juga penyerapan anggaran," kata Menkeu. (Z-4)
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras akan di mulai pada awal pekan depan, yakni pada Senin, 11 September 2023
Zulkifli Hasan mengaku harga beras saat ini tinggi dan belum menunjukan pergerakan turun. Namun stok masih aman.
Kegiatan penyaluran ini dihadiri langsung Presiden Jokowi yang menyerahkan bantuan pangan beras secara seremonial kepada 1.000 PBP di Lapangan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah.
KPK belum melihat ada keterlibatan mantan mensos Juliari Barubara dalam dugaan korupsi penyaluran bansos berat di kemensos.
KPK menyatakan memiliki bukti manipulasi penyaluran bansos beras di kemensos.
KPK menduga Muhammad Kuncoro Wibowo menyebar uang hasil korupsi bansos beras kemensos ke banyak pihak.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved