Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH menyiapkan total dana sebesar Rp28,8 triliun untuk menggulirkan bantuan sosial hingga Juni 2024. Dana tersebut dialokasikan untuk dua program bantuan sosial, yakni bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan, dari alokasi dana tersebut, Rp17,5 triliun di antaranya bakal digunakan untuk program bantuan beras, daging ayam, dan telur. Program akan berlangsung hingga Juni 2024.
"Jadi beras itu kepada penerima PKH sekitar 18,8 juta keluarga, dan dengan tambahan kepada keluarga-keluarga dengan balita stunting itu ditambahkan daging ayam dan telur. Jadi Rp17,5 triliun itu mencakup beras, daging ayam dan telur," ujarnya dalam konferensi pers APBN secara daring, Kamis (22/2).
Baca juga : BKF Kemenkeu Masih akan Carikan Sumber Anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan
Isa mengatakan, guliran bantuan pangan tersebut sama dengan yang telah dijalankan pada penghujung 2023. Bantuan beras diberikan kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebanyak 18,8 juta keluarga.
Jika di antara penerima manfaat tersebut memiliki balita stunting, maka pemerintah akan memberikan tambahan bantuan berupa daging ayam dan telur. Nantinya program tersebut bakal dievaluasi setelah tiga bulan berjalan guna melihat efektivitasnya.
"Jadi sama seperti akhir tahun lalu, kita memberikan bantuan beras langsung dan kepada keluarga dengan balita stunting bantuan ayam dan telur," kata Isa.
Baca juga : Kemekeu Sebut Utang Luar Negeri tidak Serta Merta untuk Bansos
Sedangkan dana senilai Rp11,3 triliun sisanya akan digulirkan untuk program BLT. Berbeda dengan program bantuan pangan yang bergulir hingga Juni 2024, program BLT hanya akan berjalan selama tiga bulan.
"Anggarannya tentu sudah disiapkan dari cadangan belanja bansos yang memang sudah disediakan di tiap tahun anggaran," tutur Isa.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja negara yang berkaitan dengan bantuan sosial diharapkan dapat memantik pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Hal itu juga diharapkan dapat menjaga level pertumbuhan ekonomi di tahun ini.
"Kalau kita melihat items belanja negara memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tentu yang namanya belanja bantuan sosial itu memberikan dampak terhadap konsumsi masyarakat. Ini kita harapkan meningkat, daya belinya tidak turun," kata dia. (Mir/Z-7)
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan posisi stok beras di gudang saat ini mencapai 1,457 juta ton.
Dampak dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras yang dikucurkan Jokowi membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog berkurang.
KETUA DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan bantuan negara untuk rakyat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved