Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp2,71 triliun untuk menjalankan program dan kegiatan lembaga di tahun 2024. Apabila usulan itu disetujui, anggaran lembaga pemeriksa di tahun depan bakal menjadi Rp7,38 triliun dari pagu indikatif sebelumnya, yaitu Rp4,67 triliun.
"Kami mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp2,71 triliun, sesuai dengan kebutuhan anggaran yang kami sampaikan pada proposal sebesar Rp7,38 triliun," ujar Sekretaris BPK Bahtiar Arif dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (22/6).
Usulan penambahan anggaran itu bakal digunakan BPK untuk menjalankan dua program, yaitu pemeriksaan keuangan negara dan dukungan manajemen. Untuk menjalankan program pemeriksaan keuangan negara, BPK membutuhkan anggaran Rp5,85 triliun, sedangkan yang ada di dalam pagu indikatif awal sebesar Rp3,95 triliun.
Baca juga: Asumsi Makro Pendahuluan RAPBN 2024 Disepakati, Ini Angkanya
Dengan begitu, BPK mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,89 triliun untuk menjalankan program tersebut. Secara rinci, program pemeriksaan keuangan negara itu meliputi pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dan pengawasan oleh inspektorat.
Lalu pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; pembinaan, pengembangan dan bantuan hukum pemeriksaan keuangan negara; dan perencanaan, analisis kebijakan dan evaluasi pemeriksaan keuangan negara.
Baca juga: Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun?
Sedangkan pada program dukungan manajemen, BPK membutuhkan anggaran senilai Rp1,53 triliun. Karenanya lembaga pemeriksa mengusulkan penambahan anggaran Rp814 miliar dari pagu indikatif awal sebesar Rp719 miliar pada program tersebut.
Kegiatan yang akan dijalankan dalam program dukungan manajemen itu ialah pelayanan dukungan pemeriksaan keuangan negara. Salah satu rincian aktivitasnya yakni peningkatan kualitas pelayanan dukungan pemeriksaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp54,79 miliar.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P selaku pemimpin RDP menyatakan pihaknya belum bisa mengambil persetujuan atas usulan penambahan anggaran BPK. Sebab, di dalam penambahan usulan tersebut terdapat pergeseran anggaran program yang harus disampaikan langsung oleh Ketua, Wakil, ataupun anggota BPK.
Karenanya, dia meminta agar Ketua, Wakil, atau anggota BPK dapat menyampaikan secara langsung mengenai usulan penambahan anggaran itu kepada Komisi XI. "Penjelasan dan pembahasan lebih lanjut atas kebutuhan anggaran BPK akan dilakukan dalam rapat konsultasi BPK dengan Komisi XI DPR sebelum tanggal 14 Juli 2023," kata Dolfie. (Z-10)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved