Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan, sampai dengan Rabu (10/3), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh yang dikirim para pelapor telah berjumlah 13,36 juta SPT. Angka tersebut naik sebesar 2,84% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
"Sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 jam 23.45 WIB, total pertumbuhan untuk seluruh SPT di angka 2,84% jika dibandingkan periode yang sama," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo di Jakarta, Kamis (11/5).
Suryo menjelaskan, jumlah laporan tersebut terdiri atas 975.194 SPT Tahunan PPh Badan yang tumbuh 7,30% dan 12.393.466 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tumbuh 2,51%.
Baca juga: Tidak Lapor SPT Badan Kena Denda Rp1 Juta dan Sanksi Pidana
"Kalau kita sedikit mencoba membandingkan dengan periode 2021 ada 854.167 SPT, tahun lalu sekitar 908.860 SPT. Jadi, sampai 10 Mei (2023) progresivitas SPT badan naik," tuturnya.
Lebih lanjut, Hal yang sama juga terjadi pada SPT orang pribadi, pada 2021 tercatat ada 11.394.969 SPT, kemudian 2022 sekitar 12.090.251 SPT, dan pada 2023 tercatat ada 12.393.466 SPT. Adapun sebanyak 44.849 SPT Badan dan 10.796.868 juta SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-filing. Sedangkan, pelaporan melalui e-form sebanyak 845.406 SPT Badan dan 1.185.827 SPT OP.
Selanjutnya, sebanyak 871 SPT Badan dan 5.382 SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-SPT. Lalu, pelaporan secara manual terdiri dari 84.068 SPT Badan dan 405.389 SPT OP. Ia juga menegaskan bahwa DJP akan menunggu pelaporan SPT sampai akhir 2023 sehingga pelaporan SPT tidak akan berhenti pada 31 Maret bagi SPT OP dan SPT Badan pada 30 April.
Baca juga: 7,15 Juta SPT Sudah Diserahkan per 13 Maret
"Kami akan terus bergerak, ekspektasi yang kita tuju sampai akhir 2023 adalah wajib lapor SPT 19 juta. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak atas partisipasinya," ujarnya. (Z-6)
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved