Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan, sampai dengan Rabu (10/3), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh yang dikirim para pelapor telah berjumlah 13,36 juta SPT. Angka tersebut naik sebesar 2,84% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
"Sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 jam 23.45 WIB, total pertumbuhan untuk seluruh SPT di angka 2,84% jika dibandingkan periode yang sama," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo di Jakarta, Kamis (11/5).
Suryo menjelaskan, jumlah laporan tersebut terdiri atas 975.194 SPT Tahunan PPh Badan yang tumbuh 7,30% dan 12.393.466 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tumbuh 2,51%.
Baca juga: Tidak Lapor SPT Badan Kena Denda Rp1 Juta dan Sanksi Pidana
"Kalau kita sedikit mencoba membandingkan dengan periode 2021 ada 854.167 SPT, tahun lalu sekitar 908.860 SPT. Jadi, sampai 10 Mei (2023) progresivitas SPT badan naik," tuturnya.
Lebih lanjut, Hal yang sama juga terjadi pada SPT orang pribadi, pada 2021 tercatat ada 11.394.969 SPT, kemudian 2022 sekitar 12.090.251 SPT, dan pada 2023 tercatat ada 12.393.466 SPT. Adapun sebanyak 44.849 SPT Badan dan 10.796.868 juta SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-filing. Sedangkan, pelaporan melalui e-form sebanyak 845.406 SPT Badan dan 1.185.827 SPT OP.
Selanjutnya, sebanyak 871 SPT Badan dan 5.382 SPT OP menggunakan pelaporan melalui e-SPT. Lalu, pelaporan secara manual terdiri dari 84.068 SPT Badan dan 405.389 SPT OP. Ia juga menegaskan bahwa DJP akan menunggu pelaporan SPT sampai akhir 2023 sehingga pelaporan SPT tidak akan berhenti pada 31 Maret bagi SPT OP dan SPT Badan pada 30 April.
Baca juga: 7,15 Juta SPT Sudah Diserahkan per 13 Maret
"Kami akan terus bergerak, ekspektasi yang kita tuju sampai akhir 2023 adalah wajib lapor SPT 19 juta. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak atas partisipasinya," ujarnya. (Z-6)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved