Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggandeng Badan Bank Tanah untuk mempercapat proses pengadaan tanah. Hal ini dilakukan dalam mengejar target perolehan Badan Bank Tanah 2023 yang mencapai 14.108 Hektar (ha)
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menyampaikan, dengan adanya focus group discusion (FGD) bersama Badan Bank Tanah, dapat menyamakan persepsi. Sehingga, dapat mempercepat proses perolehan tanah untuk menunjang ekonomi berkeadilan.
“Saya berharap upaya yang kita lakukan ini dapat kita jalankan bersama secara konsisten bahkan kita tingkatkan sehingga dapat menghasilkan manfaat yang nyata bagi negara,” jelas dia, dalam keterangan resmi yang diterima.
Baca juga: Perkuat Aspek Hukum, Badan Bank Tanah jalin kerja sama dengan Jamdatun
Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Bapak Parman Nataatmadja Badan Bank Tanah fokus dalam realisasi pengadaan tanah nasional yang mencapai 14.108 ha.
Hal ini, tentu saja perlu dukungan dari Kementerian ATR/BPN untuk proses percepatan perolehan tanah.
Baca juga: Kepala Badan Bank Tanah Diberi Gaji Rp135 Juta Sebulan
“Bank Tanah akan menjadi Lembaga probono yang mendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan juga berperan sebagai penyedia tanah untuk kebutuhan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga dukungan Kementerian ATR/BPN sangat berpengaruh dalam kelangsungan perolehan tanah Badan Bank Tanah.” ungkapnya. (Z-10)
Penetapan status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, kini memasuki babak pengujian hukum.
Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/11) pagi.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Dugaan korupsi jual beli aset negara ini menyebabkan potensi kerugian keuangan negara yang kini masih dalam proses audit dan penghitungan oleh tim auditor independen.
Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga aman, bermutu, dan bergizi.
Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Dari estimasi 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 109,6 juta bidang tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Kota Lengkap dapat tercapai karena adanya sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
SHM yang dikenal secara umum merupakan sebuah dokumen yang tidak memiliki masa waktu karena kedudukannya sangat tinggi.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang berada di Provinsi Aceh.
Pemerintah akan menetapkan peraturan terkait pembatasan jumlah kepemilikan hunian bagi warga negara asing (WNA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved