Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PRESIDEN Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden 133/2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah. Dalam beleid tersebut Kepala Negara menetapkan besaran gaji Kepala Bank Tanah sebesar Rp135 juta per bulan.
"Gaji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp135 juta," bunyi pasal 4 ayat (4) yang dikutip Media Indonesia, Kamis (22/12).
Selain besaran gaji Kepala Bank Tanah, Perpres tersebut juga mengatur besaran gaji Deputi Badan Pelaksana, yakni sebesar 90% dari gaji Kepala Badan Pelaksana.
Gaji sebesar Rp135 juta yang diterima oleh Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah itu belum mencakup tunjangan dan fasilitas lainnya.
Perpres tersebut juga menetapkan honorarium bagi Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas. Adapun besaran honorarium tersebut yakni Ketua Komite sebesar 60% dari gaji Kepala Badan Pelaksana.
Lalu anggota komite sebesar 55% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; Sekretaris Komite sebesar 40% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; Ketua Dewan Pengawas sebesar 50% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana.
Kemudian Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas; dan Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 20% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
Selain menetapkan besaran gaji dan honorarium, Presiden turut menetapkan besaran tunjangan dari fasilitas lainnya kepada pejabat struktural di Bank Tanah. Tunjangan tersebut berupa tunjangan hari raya; komunikasi; transportasi; perumahan; dan purna jabatan. (OL-8)
Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi pembangunan infrastruktur nasional.
BPKĀ telah mengeluarkanĀ laporan evaluasi atas kinerja Badan Bank Tanah. Laporan ini menyoroti aspek tata kelola, akuisisi lahan, dan penyediaan tanah untuk reforma agraria.
KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan target swasembada pangan di 2027 terlalu ambisius. Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu.
Lewat reforma agraria, akses terhadap tanah menjadi pintu gerbang menuju kesejahteraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved