Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden 133/2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah. Dalam beleid tersebut Kepala Negara menetapkan besaran gaji Kepala Bank Tanah sebesar Rp135 juta per bulan.
"Gaji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp135 juta," bunyi pasal 4 ayat (4) yang dikutip Media Indonesia, Kamis (22/12).
Selain besaran gaji Kepala Bank Tanah, Perpres tersebut juga mengatur besaran gaji Deputi Badan Pelaksana, yakni sebesar 90% dari gaji Kepala Badan Pelaksana.
Gaji sebesar Rp135 juta yang diterima oleh Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah itu belum mencakup tunjangan dan fasilitas lainnya.
Perpres tersebut juga menetapkan honorarium bagi Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas. Adapun besaran honorarium tersebut yakni Ketua Komite sebesar 60% dari gaji Kepala Badan Pelaksana.
Lalu anggota komite sebesar 55% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; Sekretaris Komite sebesar 40% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; Ketua Dewan Pengawas sebesar 50% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana.
Kemudian Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas; dan Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 20% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
Selain menetapkan besaran gaji dan honorarium, Presiden turut menetapkan besaran tunjangan dari fasilitas lainnya kepada pejabat struktural di Bank Tanah. Tunjangan tersebut berupa tunjangan hari raya; komunikasi; transportasi; perumahan; dan purna jabatan. (OL-8)
Menteri ATR Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus bertransformasi agar sesuai dengan karakter masyarakat masa kini, khususnya generasi muda
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait persoalan pertanahan dan konflik agraria.
Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
SEKELOMPOK warga yang sempat tinggal di tenda pengungsian pascabencana Palu 2018, berhasil merubah lahan bekas tempat pembuangan sampah menjadi kebun anggur penggerak ekonomi warga sekitar.
Desa Hargorejo di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, menjadi salah satu wajah keberhasilan program Reforma Agraria.
KETUA Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif.
BPRA dapat menyelesaikan tumpang tindih berbagai peraturan mengenai agraria.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved