Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang UMKM dan Koperasi menyelengarakan Open House yang dirangkaikan dengan acara Halal Bihalal dan Launching Akademi UMKM di Jakarta, Senin (8/5).
Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia saat ini menghadapi berbagai perubahan yang cepat dan fundamental.
Oleh karena itu, Akbar mengatakan perlu mendorong kondisi perekonomianyang lebih stabil di tengah bayang-banyang ancaman resesi global salah satunya dengan peningkatan aktivitas dunia usaha dan menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan UMKM.
Baca juga: HIPMI : Mudik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
“Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 merupakan UMKM yang juga mengakibatkan turunnya perekonomian nasional," ujar Akbar.
UMKM Berkontribusi Besar pada Perekonomian Nasional
"Hal dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional," kata Akbar yang disapa AHB dalam keterangan pers, Selasa (9/5).
Ketua Bidang UMKM dan Koperasi BPP HIPMI, Tri Febrianto menambahkan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis, seperti krisis moneter tahun 1998.
Baca juga: Kedaireka Gandeng BPP HIPMI
UMKM dapat melewati masa-masa sulit tersebut. UMKM adalah bagian dari perekonomian indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga dengan hal tersebut Bidang UMKM dan Koperasi BPP HIPMI melakukan Launching Akademi UMKM," ucap Tri.
“UMKM ini memiliki beberapa peran terhadap perekonomian Indonesia yakni sebagai sarana mengentaskan kemiskinan dan pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil," tuturnya.
Baca juga: Anggur Bawa Ibu-ibu Desa Munjul Jadi Mitra BRI
Buyung panggilan akrab Tri Febrianto menyampaikan tujuan Launching Akademi UMKM salah satunya untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda di Indonesia.
Pelaku Wirausaha Hanya 3,47 Persen
Karena jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari lebih 250 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 3.47 persen atau sekitar 9 juta orang yang menjadi pelaku wirausaha.
Sedangkan idealnya, untuk menjamin suatu negara berekonomi maju dengan serapan tenaga kerja yang baik dibutuhkan 2 persen. Bahkan Bank Dunia mematok angka 4 persen.
“Angka ini masih rendah dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 8,5 persen Malaysia dan Thailand juga sudah mencapai 4,5 persen," ungkap Buyung.
Baca juga: Dari Desa Wisata hingga UMKM, Program Pemberdayaan Pertamina Tampil di ASEAN Summit 2023
Menurut alumni Universitas Hasanuddin, upaya meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha muda Indonesia adalah kebutuhan yang mendesak bagi kelangsungan dan kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.
Wirausaha muda yang bergerak dalam sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB), menyerap angkatan kerja dan menghimpun investasi di Indonesia.
“Meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha muda Indonesia adalah kebutuhan mendesak bagi kelangsungan dan kemajuan ekonomi Indonesia," tutupnya. (RO/S-4)
BANK Indonesia (BI) mencatat lebih dari 36 persen volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara nasional berasal dari DKI Jakarta.
Selain menjadi panggung budaya, festival ini juga melibatkan pelaku UMKM desa penyangga sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.
Perhelatan Inacraft 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) bukan sekadar ajang pameran kriya tahunan.
GUNA mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kereta api (KA) lintas selatan direncanakan berhenti di Stasiun Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Event ke-14 secara nasional ini tidak sekadar menjadi ajang pameran produk, tetapi juga ruang penguatan spiritual dan silaturahmi umat.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved