Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang UMKM dan Koperasi menyelengarakan Open House yang dirangkaikan dengan acara Halal Bihalal dan Launching Akademi UMKM di Jakarta, Senin (8/5).
Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia saat ini menghadapi berbagai perubahan yang cepat dan fundamental.
Oleh karena itu, Akbar mengatakan perlu mendorong kondisi perekonomianyang lebih stabil di tengah bayang-banyang ancaman resesi global salah satunya dengan peningkatan aktivitas dunia usaha dan menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan UMKM.
Baca juga: HIPMI : Mudik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
“Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 merupakan UMKM yang juga mengakibatkan turunnya perekonomian nasional," ujar Akbar.
UMKM Berkontribusi Besar pada Perekonomian Nasional
"Hal dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional," kata Akbar yang disapa AHB dalam keterangan pers, Selasa (9/5).
Ketua Bidang UMKM dan Koperasi BPP HIPMI, Tri Febrianto menambahkan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis, seperti krisis moneter tahun 1998.
Baca juga: Kedaireka Gandeng BPP HIPMI
UMKM dapat melewati masa-masa sulit tersebut. UMKM adalah bagian dari perekonomian indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga dengan hal tersebut Bidang UMKM dan Koperasi BPP HIPMI melakukan Launching Akademi UMKM," ucap Tri.
“UMKM ini memiliki beberapa peran terhadap perekonomian Indonesia yakni sebagai sarana mengentaskan kemiskinan dan pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil," tuturnya.
Baca juga: Anggur Bawa Ibu-ibu Desa Munjul Jadi Mitra BRI
Buyung panggilan akrab Tri Febrianto menyampaikan tujuan Launching Akademi UMKM salah satunya untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda di Indonesia.
Pelaku Wirausaha Hanya 3,47 Persen
Karena jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari lebih 250 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 3.47 persen atau sekitar 9 juta orang yang menjadi pelaku wirausaha.
Sedangkan idealnya, untuk menjamin suatu negara berekonomi maju dengan serapan tenaga kerja yang baik dibutuhkan 2 persen. Bahkan Bank Dunia mematok angka 4 persen.
“Angka ini masih rendah dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 8,5 persen Malaysia dan Thailand juga sudah mencapai 4,5 persen," ungkap Buyung.
Baca juga: Dari Desa Wisata hingga UMKM, Program Pemberdayaan Pertamina Tampil di ASEAN Summit 2023
Menurut alumni Universitas Hasanuddin, upaya meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha muda Indonesia adalah kebutuhan yang mendesak bagi kelangsungan dan kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.
Wirausaha muda yang bergerak dalam sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB), menyerap angkatan kerja dan menghimpun investasi di Indonesia.
“Meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha muda Indonesia adalah kebutuhan mendesak bagi kelangsungan dan kemajuan ekonomi Indonesia," tutupnya. (RO/S-4)
Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-80 RI, Mercure Serpong Alam Sutera mengajak masyarakat untuk turut serta merayakan kekayaan budaya Indonesia dan semangat kebersamaan.
Edukasi yang bertema 'Dukung Investasi Wajib Pajak, KPP Pratama Denpasar Barat Dorong Kontribusi Pajak Meningkat' bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan bagi para WNA
Peran perguruan tinggi sangat penting dalam membantu UMKM bertransformasi di era digital.
Ia berharap kegiatan ini bisa mencetak fasilitator UMKM yang kompeten, profesional, serta menjadi penggerak kemajuan UMKM di wilayah masing-masing.
Sejak berdiri pada 2020, RestockTech telah menjadi mitra penting dalam pemberdayaan UMKM melalui solusi end-to-end.
Hingga saat ini, sebanyak 6.435 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari pemasok bahan baku seperti petani, nelayan, peternak, hingga pedagang pasardi tiap daerah.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved