Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang UMKM dan Koperasi menyelengarakan Open House yang dirangkaikan dengan acara Halal Bihalal dan Launching Akademi UMKM di Jakarta, Senin (8/5).
Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia saat ini menghadapi berbagai perubahan yang cepat dan fundamental.
Oleh karena itu, Akbar mengatakan perlu mendorong kondisi perekonomianyang lebih stabil di tengah bayang-banyang ancaman resesi global salah satunya dengan peningkatan aktivitas dunia usaha dan menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan UMKM.
Baca juga: HIPMI : Mudik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
“Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 merupakan UMKM yang juga mengakibatkan turunnya perekonomian nasional," ujar Akbar.
UMKM Berkontribusi Besar pada Perekonomian Nasional
"Hal dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional," kata Akbar yang disapa AHB dalam keterangan pers, Selasa (9/5).
Ketua Bidang UMKM dan Koperasi BPP HIPMI, Tri Febrianto menambahkan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis, seperti krisis moneter tahun 1998.
Baca juga: Kedaireka Gandeng BPP HIPMI
UMKM dapat melewati masa-masa sulit tersebut. UMKM adalah bagian dari perekonomian indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga dengan hal tersebut Bidang UMKM dan Koperasi BPP HIPMI melakukan Launching Akademi UMKM," ucap Tri.
“UMKM ini memiliki beberapa peran terhadap perekonomian Indonesia yakni sebagai sarana mengentaskan kemiskinan dan pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil," tuturnya.
Baca juga: Anggur Bawa Ibu-ibu Desa Munjul Jadi Mitra BRI
Buyung panggilan akrab Tri Febrianto menyampaikan tujuan Launching Akademi UMKM salah satunya untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda di Indonesia.
Pelaku Wirausaha Hanya 3,47 Persen
Karena jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari lebih 250 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 3.47 persen atau sekitar 9 juta orang yang menjadi pelaku wirausaha.
Sedangkan idealnya, untuk menjamin suatu negara berekonomi maju dengan serapan tenaga kerja yang baik dibutuhkan 2 persen. Bahkan Bank Dunia mematok angka 4 persen.
“Angka ini masih rendah dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 8,5 persen Malaysia dan Thailand juga sudah mencapai 4,5 persen," ungkap Buyung.
Baca juga: Dari Desa Wisata hingga UMKM, Program Pemberdayaan Pertamina Tampil di ASEAN Summit 2023
Menurut alumni Universitas Hasanuddin, upaya meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha muda Indonesia adalah kebutuhan yang mendesak bagi kelangsungan dan kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.
Wirausaha muda yang bergerak dalam sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB), menyerap angkatan kerja dan menghimpun investasi di Indonesia.
“Meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha muda Indonesia adalah kebutuhan mendesak bagi kelangsungan dan kemajuan ekonomi Indonesia," tutupnya. (RO/S-4)
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kali ini, KAI meresmikan UMKM Creative Space di kawasan Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Inabuyer B2B2G Expo 2025 jadi Ajang Perbesar Belanja Produk UMKM oleh Pemerintah/BUMN dan Swasta
BAZNAS melalui program Zmart telah berhasil membantu peningkatan usaha warung kelontong milik Fitri di Kota Bandung. Omzetnya tembus Rp17 juta per bulan.
Penyandang disabilitas memiliki potensi besar yang perlu difasilitasi dengan akses pelatihan dan pendampingan yang tepat.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved