Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH merampungkan proses verifikasi dan apraisal, kini PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai merealisasikan kompensasi dampak sosial akibat gangguan operasional kepada masyarakat, Senin (17/4) di Aula Makodim 0320/Dumai.
Proses verifikasi dan apraisal sendiri dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk untuk bertindak secara independen didampingi oleh forum gabungan yang berasal dari PT KPI RU Dumai, Kodim 0320, Polres Dumai, Kejari, Camat, Lurah, LPMK dan tokoh masyarakat.
Apresiasi kepada PT KPI RU Dumai
Salah satu perwakilan warga dari RT.7 Kelurahan Tanjung Palas, Mistihar, menyampaikan apresiasinya kepada PT KPI RU Dumai yang telah dengan cepat melakukan pendataan warga terdampak hingga merealisasikan kompensasinya.
Baca juga: Ledakan di Kilang Pertamina Dumai Sebabkan Lima Pekerja Terluka
Senada dengan hal tersebut, perwakilan warga dari RT.03 Kelurahan Tanjung Palas, Candra, juga mengapresiasi reaksi PT KPI RU Dumai dalam memberikan solusi atas warga terdampak.
"Bantuan sosial dan kompensasi yang diberikan kepada kami sangat membantu dalam biaya perbaikan bagian rumah yang rusak," ungkapnya.
Baca juga: Dukung Satgas RAFI, Kilang Pertamina Plaju Jaga Keandalan Kilang
Area Manager Communication, Relations, & CSR RU Dumai, Agustiawan, menjelaskan bahwa nilai kompensasi untuk perbaikan rumah warga yang terdampak telah sesuai dengan hasil verifikasi dan apraisal yang telah dilakukan.
"Nilai kompensasi ini juga telah disetujui bersama oleh Walikota Dumai, Polres Dumai, Kodim 0320, Kejari, Camat, Lurah, LPMK, dan tokoh masyarakat yang hadir pada Rapat Jumat (14/04) lalu," jelas Agustiawan.
Acara penyerahan kompensasi dampak sosial tersebut dihadiri pula oleh DPR RI Komisi VI, Jon Erizal, General Manager PT KPI RU Dumai, Didik Subagyo, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Kota Dumai, Syahrinaldi, S.Sos, M.Si, Kodim 0320, Polres Dumai, Camat Dumai Timur, Lurah Tanjung Palas, serta Bank BRI Cabang Dumai.
Apresiasi dari Anggota DPR RI
Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Komisi VI, Jon Erizal, menyampaikan apresiasi atas kerja cepat PT KPI RU Dumai dalam menangani dampak sosial di masyarakat.
"PT KPI RU Dumai harus dekat dengan masyarakat agar masyarakat bersahabat dengan PT KPI RU Dumai. Kita harus saling mendukung agar upaya recovery ini bisa segera dituntaskan," ungkapnya.
Baca juga: Korban Luka dalam Ledakan Kilang Pertamina di Dumai Jadi 9 Orang
Syahrinaldi, S.Sos, M.Si juga turut menyampaikan ucapan terima kasihnya mewakili Pemerintah Kota Dumai atas komitmen PT KPI RU Dumai yang berhasil merealisasikan kompensasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
Proses pemberian kompensasi dampak sosial ini diberikan dalam bentuk rekening Bank BRI dimana nanti dananya akan ditransfer ke rekening tersebut.
Kegiatan ini akan berlangsung mulai dari Senin (17/4) hingga Selasa (18/4). Proses pembagian buku rekening telah diatur sedemikian rupa hingga dapat berlangsung tertib dan teratur. (RO/S-4)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Kompensasi tersebut bersumber dari anggaran Belanja tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Presiden AS Donald Trump mengatakan bisa menerima kompensasi US$230 juta dari Departemen Kehakiman atas penyelidikan masa lalu terhadap dirinya.
masyarakat bisa membentuk class action atau gugatan perwakilan kelompok yang dirugikan atas kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Dari jumlah penerima itu, masih banyak korban lain yang dalam proses atau belum menerima bantuan serupa
Jajaran Satpol PP sudah melaksanakan imbauan hingga teguran agar para pemilik mau membongkar sendiri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved