Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya “bisa saja” menuntut kompensasi sebesar US$230 juta (sekitar Rp3,7 triliun) dari Departemen Kehakiman (DOJ) atas berbagai penyelidikan masa lalu terhadap dirinya. Ia mengaku tidak terlalu tahu detailnya dan berjanji akan menyumbangkan uang tersebut untuk amal jika benar diterima.
“Bisa saja,” kata Trump ketika ditanya oleh Kaitlan Collins dari CNN mengenai laporan The New York Times yang menyebut dirinya mengajukan klaim kompensasi terkait penyelidikan DOJ sebelumnya.
“Saya tidak tahu soal jumlahnya. Saya bahkan tidak bicara dengan mereka tentang itu. Yang saya tahu, mereka berutang banyak uang kepada saya. Tapi saya tidak mencari uang. Jika saya mendapatkannya, saya akan memberikannya untuk amal atau hal semacam itu,” ujar Trump di Gedung Putih.
Trump menyadari situasi ini tidak lazim, karena dirinya sebagai presiden akan memutuskan klaim yang bisa membuat pemerintah “membayar dirinya sendiri.” “Ini menarik, karena sayalah yang membuat keputusan itu. Agak aneh memutuskan berapa banyak yang harus saya bayar untuk diri sendiri,” katanya.
Kompensasi tersebut, jika disetujui, akan berasal dari dana publik. Trump telah lama menuduh Departemen Kehakiman digunakan secara politis untuk menyerangnya, terutama melalui dua dakwaan federal setelah masa jabatan pertamanya. Kedua kasus itu kemudian dibatalkan setelah ia kembali terpilih tahun lalu.
Ia menegaskan penyelidikan-penyelidikan itu telah merugikannya secara pribadi dan finansial. “Mereka mungkin berutang banyak uang kepada saya, tapi jika saya mendapatkannya dari negara ini, saya akan melakukan sesuatu yang baik dengan uang itu,” ujarnya.
Menurut laporan The New York Times, Trump mengajukan dua klaim kompensasi pada 2023 dan 2024, sebelum ia terpilih kembali. Klaim pertama terkait dugaan pelanggaran hak dalam penyelidikan campur tangan Rusia pada pemilu 2016. Sementara klaim kedua menyangkut kasus dokumen rahasia yang diakhiri setelah ia kembali menjabat, termasuk tuduhan bahwa FBI melanggar privasinya saat menggeledah kediamannya di Florida pada 2022.
Juru bicara tim hukum eksternal Trump menegaskan, “Presiden Trump terus melawan semua perburuan politik yang dipimpin Demokrat, termasuk hoaks ‘Rusia, Rusia, Rusia’ dan penyalahgunaan kekuasaan tidak konstitusional oleh Joe Biden.”
Departemen Kehakiman (DOJ) menyatakan semua pejabatnya akan mengikuti pedoman etika. “Dalam setiap situasi, semua pejabat DOJ mengikuti arahan dari pejabat etika karier,” kata juru bicara Chad Gilmartin kepada CNN.
Sejauh ini belum jelas langkah apa yang diambil Trump untuk melanjutkan permintaan kompensasi tersebut. Kedua klaim dilaporkan diajukan melalui proses administratif internal, bukan melalui gugatan pengadilan. (CNN/Z-2)
Departemen Kehakiman AS (DOJ) menarik ribuan dokumen kasus Jeffrey Epstein setelah identitas para penyintas bocor akibat kesalahan redaksi yang fatal.
Pengacara korban Jeffrey Epstein dan PM Keir Starmer mendesak Andrew Mountbatten-Windsor untuk bersaksi. Dokumen terbaru ungkap kebuntuan upaya hukum AS.
Todd Blanche menyatakan penyelidikan kasus Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell telah berakhir. Namun, politisi Demokrat menuduh Departemen Kehakiman masih menyembunyikan dokumen.
Departemen Kehakiman AS melayangkan somasi kepada pejabat Minnesota atas tuduhan menghalangi petugas imigrasi. Ketegangan dipicu penembakan demonstran oleh agen ICE.
Departemen Kehakiman AS mengeluarkan opini hukum rahasia yang menyatakan Presiden Donald Trump memiliki wewenang penuh dalam penangkapan Presiden Venezuela.
Investigasi penembakan perempuan oleh petugas ICE di Minneapolis terhambat minimnya kamera tubuh. Akankah ada keadilan di tengah kebijakan imigrasi Trump yang keras?
Kompensasi tersebut bersumber dari anggaran Belanja tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
masyarakat bisa membentuk class action atau gugatan perwakilan kelompok yang dirugikan atas kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Dari jumlah penerima itu, masih banyak korban lain yang dalam proses atau belum menerima bantuan serupa
Jajaran Satpol PP sudah melaksanakan imbauan hingga teguran agar para pemilik mau membongkar sendiri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved