Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMITE Pengawas DPR Amerika Serikat (DPR AS) secara resmi memberikan suara untuk memanggil paksa (subpoena) Jaksa Agung Pam Bondi guna memberikan kesaksian terkait investigasi terhadap terpidana kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan publik agar pemerintahan Trump membuka seluruh dokumen terkait kasus tersebut.
Mosi pemanggilan paksa ini diajukan Nancy Mace, anggota parlemen dari Partai Republik, yang menuduh Departemen Kehakiman (DOJ) melakukan upaya "penutupan fakta" atau cover-up. Meskipun Mace merupakan pendukung presiden, ia sangat kritis terhadap cara DOJ menangani perilisan berkas-berkas Epstein.
Dalam pernyataannya, Nancy Mace menegaskan bahwa jaringan perdagangan seks global milik Epstein jauh lebih besar daripada yang selama ini diungkapkan ke publik. Ia menilai masih banyak bukti penting yang disembunyikan.
"Kasus Epstein adalah salah satu penutupan fakta terbesar dalam sejarah Amerika. Jaringan perdagangan seks globalnya lebih besar dari apa yang diungkapkan," tulis Mace melalui media sosial. "Tiga juta dokumen telah dirilis, namun kita masih belum mendapatkan kebenaran sepenuhnya. Video hilang, audio hilang, log juga hilang. Masih ada jutaan dokumen lainnya di luar sana."
Keputusan pemanggilan paksa ini didukung oleh koalisi lintas partai. Lima anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat di Komite Pengawas untuk menuntut transparansi total. DOJ juga menuai kecaman karena dianggap gagal melindungi identitas para korban dalam berkas yang dirilis, sementara identitas pihak lain yang bukan korban justru dilindungi.
Pihak Demokrat di komite, Robert Garcia, turut melontarkan tuduhan serius. Ia mengklaim Departemen Kehakiman sengaja menahan berkas yang berisi tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan Presiden Donald Trump. Garcia menyatakan dirinya telah melihat sendiri dokumen tersebut yang hingga kini belum dipublikasikan.
Menanggapi tudingan tersebut, Departemen Kehakiman menegaskan "TIDAK ADA yang dihapus". Mereka beralasan dokumen yang tidak dirilis hanyalah berkas duplikat, dokumen yang memiliki hak istimewa hukum, atau merupakan bagian dari investigasi federal yang masih berjalan.
Pemanggilan Pam Bondi menyusul kesaksian sejumlah tokoh profil tinggi lainnya. Pekan lalu, mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Sekretaris Negara Hillary Clinton telah memberikan kesaksian di hadapan Komite Pengawas.
Meskipun keluarga Clinton tidak dituduh melakukan pelanggaran oleh para korban, nama Bill Clinton muncul dalam berkas investigasi dan foto-foto yang terkait dengan Epstein. Perlu dicatat bahwa kemunculan nama seseorang dalam dokumen investigasi Epstein tidak secara otomatis menunjukkan adanya tindakan melanggar hukum.
Pemerintahan Trump kini menghadapi tuntutan hukum dan politik yang kian besar untuk mematuhi undang-undang yang mewajibkan perilisan seluruh materi investigasi Epstein tanpa terkecuali. (BBC/Z-2)
Sidang Departemen Kehakiman AS terkait berkas Jeffrey Epstein berujung ricuh. Jaksa Agung Pam Bondi bela sensor dokumen di hadapan para korban yang hadir.
Demokrat tuding Jaksa Agung Pam Bondi tutupi berkas Jeffrey Epstein dan jadikan DOJ alat balas dendam Trump.
Departemen Kehakiman AS melayangkan somasi kepada pejabat Minnesota atas tuduhan menghalangi petugas imigrasi. Ketegangan dipicu penembakan demonstran oleh agen ICE.
Departemen Kehakiman AS di bawah Pam Bondi mengambil langkah ekstrem dengan menyita perangkat wartawan Hannah Natanson terkait penyelidikan kebocoran dokumen rahasia.
Hanya menjabat beberapa bulan, sekutu dekat Donald Trump, Dan Bongino, resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari FBI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved