Kebijakan Transportasi Lebaran tak Patut Ganggu Angkutan Logistik

Pakar transportasi Suripno menyarankan agar kebijakan transportasi Lebaran tidak mengganggu kegiatan transportasi barang atau logistik. Menurutnya, pelarangan terhadap angkutan barang akan merugikan pemerintah dari sisi ekonomi. 

Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Sistem Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti itu mengatakan konsep dasar pembangunan jalan adalah untuk kepentingan angkutan barang bukan angkutan orang. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah saat momen-momen Lebaran dan Nataru serta hari-hari besar lainnya adalah mengalihkan agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.

“Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan seperti itu untuk menghindari kemacetan jalan saat momen-momen besar seperti Lebaran dan Nataru,” ucap mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub itu.

Baca juga: Kemehub Sebut 394 Pesawat Penerbangan Reguler Siap Layani Angkutan Lebaran 2023

Kementerian Perhubungan memprediksi lebaran tahun ini pergerakan masyarakat mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini meningkat 14,2 % jika dibandingkan Lebaran tahun 2022 lalu yang mencapai 85,5 juta orang. Untuk mengantisipasinya Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan sejumlah kebijakan mulai penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek kesehatan, manajemen rekayasa lalu lintas, dan lainnya. 
 
Suripno menerangkan kebijakan pengaturan lalu lintas jalan saat Lebaran dan Nataru jangan sampai lebih mengutamakan kepentingan angkutan orang ketimbang barang. Kementerian Perhubungan dinilai patut menghitung juga potensi kerugian ekonomi dari setiap kebijakan yang akan diambilnya. 

Baca juga: Angkutan Barang Dibatasi, Ini Pengaturan Lalin di Ibu Kota Saat Perayaan Natal

Pemerintah disarankan lebih fokus pada angkutan barang yang memiliki konsekuensi pada masyarakat luas ketimbang angkutan orang. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih menghitung kerugian ekonomi yang disebabkan kemacetan jalan akibat angkutan orang pada saat Lebaran itu. 

“Tapi kalau yang dibatasi malah angkutan barangnya, itu kan nanti ada hubungannya dengan mahalnya ongkos karena suatu produk tidak hadir pada saatnya atau hadir dengan harga yang mahal,” katanya.

Karenanya, Suripno menyarankan agar pemerintah tidak memanjakan pengguna kendaraan pribadi. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengkondisikan agar semua beralih ke angkutan antar kota.

“Harusnya pemerintah bukan memanjakan kendaraan pribadi,” katanya. (RO/Z-7)