Belanja di Tahun Politik Bisa Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

TAHUN politik dinilai berdampak pada perekonomian, khususnya dari peningkatan permintaan masyarakat. Dana yang dikucurkan oleh sejumlah partai politik dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan itu diyakini mampu mendorong konsumsi dalam negeri.

Hal itu ditekankan ekonom senior dari Indef Aviliani dalam diskusi bertajuk Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu pada Kamis (2/3) ini.

"Tahun politik itu cenderung banyak spending yang dilakukan. Paling tidak dari dana yang dikeluarkan partai politik maupun juga calon yang mau jadi anggota DPR. In juga akan meningkatkan konsumsi (masyarakat)," pungkasnya.

Baca juga: Inflasi Picu Pergeseran Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia

Berdasarkan data historis, perekonomian domestik mengalami sedikit penguatan jelang pemilu. Dalam dua edisi pemilu terakhir misalnya, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,01% pada 2014 dan 5,02% pada 2019.

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu memberikan dorongan pada perekonomian dalam negeri. Aviliani juga menilai publik saat ini sudah lebih dewasa dan memahami arti dari pesta demokrasi.

Hal itu dirasa bisa mendukung perhelatan pemilu yang kondusif, tanpa menimbulkan gesekan sosial. Dengan begitu, dampak pemilu terhadap perekonomian cenderung positif, alih-alih negatif.

"Sekarang masyarakat kita itu sudah jauh lebih dewasa, karena Pemilu itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa," jelas Aviliani.

Namun, pemerintah perlu memperhatikan keberlanjutan kebijakan. Sebab, kebijakan kerap berubah pascapergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah membuat perencanaan kebijakan dengan matang dalam jangka panjang.

Baca juga: KPU Optimalisasikan Media Sosial menyasar Pemilih Gen Z

Ekonom senior Indef lainnya, Iman Sugema, menyebut banjir likuiditas di perekonomian jelang pemilu sudah menjadi rahasia umum. Dalam hal ini, uang beredar di masyarakat akan tumbuh signifikan, serta dapat memicu peningkatan konsumsi.

"Di tahun pemilu, atau 3 bulan sebelum hari-H, itu uang yang beredar di luar negeri, termasuk di dalamnya uang haram, akan masuk ke Indonesia," cetus Iman.

"Yang tadinya dikumpulkan oleh politisi A, B, C, D, akan dibawa masuk ke Indonesia dari safe haven. Entah Singapura atau dari mana, untuk membiayai aktivitas politik. Ini pola umum di Indonesia," sambungnya.(OL-11)