Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan lembaganya memanfaatkan teknologi informasi dan mengoptimalisasikan media sosial guna memberikan informasi yang dibutuhkan pemilih generasi Z dan milenial terkait Pemilu 2024.
Informasi yang dibutuhkan para pemilih ini antara lain tentang peserta pemilu baik DPR, DPD, DPRD, maupun presiden dan wakil presiden; kemudian visi, misi serta program yang diusung oleh peserta pemilu.
"Juga berbagai informasi terkait dengan proses dan prosedur yang dibutuhkan oleh para pemilih. Misalnya, untuk pendaftaran dan bagaimana agar terdaftar sebagai pemilih, bagaimana tata cara memilih dan lain-lain," kata dia saat dihubungi, hari ini.
Merujuk data survei, salah satunya dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Pemilu 2024 akan didominasi oleh kaum Generasi Z dan milenial yang rentang usianya 17-39 tahun mendekati 60 persen.
Menurut August, pada dasarnya, kalangan tersebut memiliki perhatian yang kuat tentang kualitas hidup dan masa depan Indonesia termasuk terkait keberlangsungan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, teknologi terbarukan, maupun lingkungan hidup dan sebagainya.
Pemilu 2024, sambung dia, menjadi momentum penting agar isu-isu strategis yang selama ini menjadi fokus dan perhatian lapisan pemilih tersebut disuarakan sebagai program dan kebijakan dari peserta pemilu.
Baca juga: Anak Jokowi Gibran Cocok jadi Cawapres Anies, Ganjar dan Prabowo
"Dengan demikian muncul kesepahaman bersama di antara para pemilih bahwa ketertarikan pemilih terhadap isu-isu strategis bertemu dengan pemahaman pentingya pemilu," kata August.
Dia kemudian berharap, para pemilih muda dapat berkontribusi untuk mewujudkan pemilu yang damai dan sehat, jauh dari hoaks, disinformasi, maupun politisasi identitas.
Merujuk laman resmi KPU, penetapan peserta pemilu telah berlangsung sejak 14 Desember 2022 hingga 14 Februari 2023. Selanjutnya, masa pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan berlangsung pada 24 April 2023 - 25 November 2023. Sementara masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Berikutnya, pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 merupakan masa kampanye dan 14 Februari 2024 hingga 15 Februari 2024 menjadi waktunya pemungutan serta perhitungan suara.(OL-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved