Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RISET DBS Group Research memprediksi pola konsumsi Indonesia pada 2023 dan 2024. Mereka memperkirakan ekonomi makro masih tergolong kuat di tengah tingginya angka inflasi.
Namun, kemungkinan akan terjadi pergeseran tren konsumsi Indonesia di 2023 dan 2024 karena adanya inflasi. Ekonomi makro masih akan progresif berkat relaksasi pembatasan mobilisasi masyarakat di tengah menurunnya angka kasus covid-19.
Adapun ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,7% secara tahunan pada kuartal III 2022, dibandingkan dengan 5,4% pada kuartal sebelumnya.
"Pencapaian ini dipicu oleh pertumbuhan angka investasi, dorongan siklus dari harga komoditas yang tinggi, serta peningkatan permintaan akan restock dan dimulainya kembali kegiatan dalam sektor jasa," bunyi riset DBS Group Research, Rabu (22/2).
Baca juga: APBN Jadi Bagian Penting untuk Dukung Ketahanan Pangan
Hal ini membantu mengimbangi dampak penurunan pendapatan riil dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah juga memperluas subsidi angkutan umum daerah untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap daya beli.
Serta, memberikan bantuan keuangan bagi rumah tangga berpemasukan menengah ke bawah. Diperkirakan, konsumsi masyarakat akan melambat di 2023 karena meningkatnya angka inflasi, bercermin dari pola inflasi pada 2013-2015 dan hasil survei konsumen Bank DBS Indonesia.
Berkaca historis pada periode 2013-2015 terjadi kenaikan tajam akan harga BBM dan inflasi yang menyebabkan penurunan konsumsi dengan jeda sekitar enam bulan.
Hal serupa di 2023 diprediksi akan terjadi. Ekonom DBS Group Research Radhika Rao memprediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 akan bertahan di 5%, lebih rendah dari 5,4% pada 2022 lalu.
"Konsumen masih memiliki kekhawatiran terkait inflasi walaupun sudah mengalami penurunan," sambung riset tersebut.
DBS Group Research mendapati kekhawatiran masyarakat tersebut didasari atas ketakutan akan meningkatnya harga barang dan jasa, terutama harga BBM dan bahan pokok rumah tangga.
Baca juga: Indef Sebut Daya Beli Masyarakat Indonesia Rendah
Meski angka inflasi sudah turun menjadi 5,42% secara tahunan pada November (dari 5,95% dan 5,71% secara tahunan pada bulan September dan Oktober), setengah dari responden mengatakan bahwa kenaikan harga tersebut menambah pengeluaran mereka sebanyak lebih dari 10%.
Mayoritas responden merasa tren inflasi akan berlangsung sampai enam bulan ke depan bahkan lebih. Menyikapi hal tersebut, masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan pengeluaran mereka dengan kondisi ini.
"Untuk menjawab efek dari naiknya angka inflasi, mayoritas responden lebih memilih untuk lebih banyak menabung atau mengurangi pengeluaran (save more, spend less) dan mencari alternatif barang yang lebih murah. Apabila hal ini terjadi, kita akan melihat perlambatan konsumsi rumah tangga pada 2023," ungkap tim riset DBS.
Dalam mengubah pola konsumsinya, mayoritas responden memiliki kecenderungan untuk mendahulukan pengeluaran harian seperti belanja bulanan dan BBM, juga keperluan rumah tangga dibanding berlibur atau membeli baju.(OL-11)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Lonjakan harga emas dunia yang menembus level psikologis USD 4.700 per troy ons dipicu oleh pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump.
Pemprov Jateng juga mengandalkan sistem pemantauan harga harian di pasar-pasar tradisional untuk mendeteksi potensi kenaikan harga sejak dini.
Beberapa komoditas pangan seperti cabai dan sayur justru mengalami penurunan harga dalam beberapa waktu terakhir.
Kemendagri menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan puasa Ramadan.
Gubernur Bangka Belitung. Hidayat Arsani mengatakan, cabai merupakan salah satu pangan yang menyumbang inflasi di Babel.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58%, tertinggi di antara kelompok pengeluaran lain. Pemerintah waspadai gerusan daya beli di kuartal I-2026.
Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
CHIEF Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai risiko Indonesia mengalami resesi dalam waktu dekat amat kecil karena ditopang oleh kekuatan domestik.
Stimulus fiskal seperti PPN DTP dan potongan BPHTB dinilai belum mampu dorong penjualan rumah, karena biaya mobilitas dan akses transportasi jadi faktor utama
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved