Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan di Tanah Air.
Hal itu ditekankan Staf Khusus Menteri Keuangan Titik Anas. Menurutnya pada 2023, anggaran sebesar Rp104 triliun dialokasikan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.
Baca juga: Ini Empat Langkah Pemerintah untuk Stabilkan Harga Bahan Pokok
"Ini untuk menjaga ketahanan dari sisi suplai seperti infrastruktur, yaitu bendungan, jalan di daerah pertanian, pupuk dan peralatan pertanian. Ada juga cadangan pangan pemerintah. Anggaran ini tidak hanya di pusat, namun juga daerah," jelasnya dalam seminar virtual, Rabu (8/2).
Titik menambahkan APBN juga bertujuan memastikan masyarakat atau rumah tangga rentan tetap mendapatkan akses terhadap pangan. Hal ini dilakukan dengan pemberian bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
"Kita juga punya BLT (Bantuan Langsung Tunai) tambahan saat dibutuhkan. Seperti, BLT minyak goreng saat terjadi kelangkaan minyak goreng dan BLT BBM saat kenaikan harga BBM. Hal ini membuat kenaikan harga bisa ditanggulangi masyarakat atau rumah tangga rentan," kata Titik.
Baca juga: IKAPPI Tuding Kinerja Bulog Tidak Maksimal
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa APBN juga memberikan dukungan finansial terhadap ketahanan pangan. Hal ini dilakukan dengan penyaluran 32% KUR (kredit usaha rakyat) untuk sektor pertanian.
"Jadi tidak hanya sisi supply saja, tapi financing juga kita berikan dukungan untuk ketahanan pangan," tandasnya. (OL-11)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Program ketahanan pangan Kostrad sudah dilaksanakan dan berjalan di beberapa daerah seperti di Bogor, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Pangandaran.
Lokasi ketahanan pangan Kostrad di Gudang Ketahanan Pangan berada di Desa/Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi,
Produksi beras Kabupaten Cianjur mencapai 860 ribu ton lebih. Produksinya terbilang melebihi dari kebutuhan konsumsi rata-rata masyarakat.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan Bulog Cirebon memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved