DANA senilai US$34 miliar, atau sekitar Rp502 triliun telah digelontorkan pemerintah untuk penanganan perubahan iklim dalam periode 2016-2021. Dana itu berasal dari climate budget tagging (CBT) yang diterapkan dalam APBN maupun APBD.
"Sejak 2016 hingga 2021 sudah terakumulasikan sebesar US$34 miliar atau Rp504 triliun untuk penanganan perubahan iklim dengan tren positif tumbuh 12,2% sejak 2016," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (21/2).
Hal itu menjadi salah satu topik yang dibahas saat menjamu Presiden World Resources Institute Aniruddha Dasgupta di Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani turut menyampaikan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Baca juga: Berhasil Tekan Emisi di Sektor Kehutanan, RI Terima Pendanaan Iklim US$46 Juta
Salah satunya ialah melalui Nationally Determined Contribution (NDC) yang direvisi ke atas. Indonesia berambisi untuk mengurangi emisi karbon dari 29% menjadi 31,89% di 2030 dengan usaha sendiri, setara dengan 915 juta ton emisi CO2.
Selain itu, guna mendukung pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia sedang menyiapkan pajak karbon. Itu merupakan instrumen fiskal yang tidak semata bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga mendorong seluruh investasi di Tanah Air menjadi jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
"Kerja sama internasional berperan sangat vital dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia melalui Presidensi G-20 pada 2022 lalu dan Keketuaan ASEAN 2023 ini telah dan akan terus mendorong keuangan berkelanjutan dan transisi hijau," pungkas Sri Mulyani. (OL-17)
