Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Muslim mengapresiasi kinerja PT Pertamina sepanjang tahun 2022 yang dapat mempertahankan kinerja positifnya.
Terhadap pertumbuhan yang baik BUMN yang bergerak di bidang energi tersebut, Muslim berharap agar kinerja positif Pertamina dapat terus ditingkatkan.
"Tentu saya mengapresiasi Pertamina tetap bisa mempertahankan kinerja positif di tahun 2022 serta juga kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara juga bagus ada kenaikan sekitar 83 persen yaitu kurang lebih sekitar Rp307,2 triliun," ujarnya dalam RDP dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Muslim dalam kesempatan yang sama juga mengapresiasi turunnya beberapa jenis BBM di dalam negeri, Ia pun berharap aspirasi rakyat terhadap harga BBM yang terjangkau bisa terus diupayakan.
Baca juga: Pertamina Diminta Gencar Sosialisasikan Aplikasi MyPertamina
"Tentu kita harapkan juga aspirasi masyarakat dimanapun berada kita harapkan mudah-mudahan dengan turunnya harga BBM dunia itu bisa lebih banyak turun lagi bu, jadi masyarakat ini sangat mengharapkan supaya BBM ini bisa semakin hari akan turun," jelasnya.
Lebih lanjut, terhadap Jaringan Gas khususnya di daerah pemilihannya di Aceh, Muslim meminta Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina untuk melakukan pengecekan di lapangan.
Sebab, pihaknya mendapati adanya beberapa keluhan oleh ibu-ibu rumah tangga terhadap membengkaknya tagihan gas mereka.
"Perlu juga dicek di lapangan karena ada beberapa ibu rumah tangga mengeluh ketika Jargas dipasang itu saya nggak tahu apakah oknum atau pihak ketiga itu, malah tagihan membengkak pak, yang biasanya hanya mungkin Rp20-30 ribu (sekarang tagihannya bisa mencapai) sampai Rp400-500 ribu. Ini mudah-mudahan menjadi catatan bagi PGN," ungkapnya.
Terakhir, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu berharap agar anak perusahaan Pertamina di Aceh dapat memberikan kontribusinya terhadap UMKM setempat. Sehingga keberadaannya juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
"Karena banyak juga masyarakat mengeluh jadi sehingga keberadaaan perusahaan-perusahaan Pertamina juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM yang ada di sekitarnya," tutupnya. (RO/OL-09)
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved