Luhut: Subsidi Motor Listrik akan Diterapkan Tahun Depan

MENTERI Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kebijakan pemberian subsidi pembelian motor listrik akan diterapkan di Indonesia di 2023. Pemberian subsidi itu berkisar Rp6-6,5 juta per unit sepeda motor.

Harus tahun depan. Kita sedang bangun ekosistem ini (kendaraan listrik). Ini masih dibicarakan, kita lihat angkanya berapa (pemberian subsidi)," kata Luhut di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

Ia menjelaskan tujuan wacana pemberian diskon pembelian motor listrik itu agar bisa bersaing dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, yang sudah menerapkan kebijakan tersebut. Diketahui bahwa Thailand memberikan subsidi ke pembeli kendaraan listrik sekitar Rp8 juta hingga Rp66 juta per unit.

"Kita harus punya benchmarking (tolak ukur) dengan Thailand dan Vietnam, jangan sampai kalah. Kita lihat Thailand itu, kita enggak boleh jauh angkanya (nilai subsidi) dari mereka," ucap Luhut

Selain itu, Menko Marves menyinggung wacana subsidi tersebut tersebut sebagai komitmen pemerintah dalam transisi energi. Dengan banyaknya pemakaian kendaraan listrik, kualitas udara di Indonesia akan semakin baik.

Baca juga: Indonesia Diprediksi Mampu Lalui Krisis Global Tahun Depan

Pemerintah menargetkan penggunaan listrik sudah mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di 2030.

"Wacana ini harus dilihat dari sisi lingkungan, kualitas udara bisa kita perbaiki. Subsidi itu (motor listrik) juga tidak boleh kalah dari negara lain, nanti bisa rugi kita (jika tertinggal)," pungkas Luhut.

Di kesempatan terpisah, Pengamat transportasi Djoko Setijowarno berpendapat rencana memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik yang digunakan oleh angkutan online akan dinilai sulit untuk menurunkan ketergantungan pemakaian kendaraan berbahan bakar fosil.

Ia berujar ekosistem transportasi Indonesia saat ini didominasi kendaraan pribadi. Dari total pergerakan yang ada, Djoko mencatatporsi penggunaan kendaraan pribadi jauh lebih tinggi dengan 80-90% dibandingkan angkutan umum yang hanya 10-20%.

"Penyebab utama masalah ini adalah ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, yang solusinya adalah shifting masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum," ungkapnya.

Djoko berpandangan pemberian subsidi pembelian motor listrik tidak sepenuhnya menyelesaikan peralihan penggunaan kendaraan listrik.

Ia berujar ketika kualitas layanan angkutan umum dibangun secara sistematis, terintegrasi, dan menjadi moda transportasi yang diminati warga masyarakat, maka diharapkan terjadi tren penurunan penggunaan kendaraan pribadi, yang otomatis akan menurunkan konsumsi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM). (OL-4)