Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
MENANGGAPI berita yang viral tentang dugaan penyekapan ratusan WNI yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Syarikah Alajeer Almontadab Recruitment Co (ARCO) Riyadh Saudi Arabia, pemerintah (Kemenaker RI/KBRI) harus mengklarifikasi informasi tersebut. Hal ini untuk memberikan kepastian perlindungan bagi WNI di luar negeri.
"Saya memohon kepada Ibu Menaker untuk sesegera mungkin bersurat ke Menaker Kerajaan Saudi Arabia via Kemlu RI ataupun langsung, yang meminta bantuan penyelamatan para WNI yang diduga disekap oleh Syarikah tersebut dan juga meminta tindakan tegas sanksi administrasi dan blacklist sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi" pinta Yusri Albima, mantan PMI yang pernah bekerja di Maktab Istiqdam, dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).
Menurut Yusri, Kemenaker dan Kemlu tidak boleh menutup mata atas apa yang terjadi. "Ibu Menlu tentunya dapat memerintahkan Duta Besar RI di Riyadh untuk melakukan kewenangannya dalam melindungi WNI sesuai ketentuan UU 37/1999 dan hukum positif yang berlaku di Arab Saudi" tambah Yusri yang merupakan Kabid Perlindungan Pekerja Indonesia YLBH Gelora.
Eliya dan kawan-kawannya yang berada di Syarikah ARCO, menurut Yusri, layaknya disebut WNI yang sedang bermasalah. Dia tidak dapat disebut Pekerja Migran Indonesia/PMI karena UU 18/2017 Pasal 5 telah mengatur persyaratan menjadi PMI, yang diperkuat oleh Pasal 13.
"Apabila Kemenaker dan Kemlu RI tidak melakukan tindakan apapun, termasuk juga Ibu Menlu tidak memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, maka saya akan pimpin aksi demo ke KBSA Jakarta, dan bila perlu, saya dan kawan-kawan akan berkemah disana sampai saudari-saudari saya dievakuasi ke KBRI Riyadh, dan Syarikah ARCO dihukum Pemerintah KSA. Dan jangan sampai ada nama Syarikah tersebut dalam program SPSK," pungkas Yusri Albima, yang juga Dewan Penasehat Federasi Perlindungan Pekerja Migran Nusantara. (OL-13)
Baca Juga: BP2MI Komit Lindungi dan Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengaku terus menjalin komunikasi dengan pihak Amerika Serikat pasca kebijakan tarif Trump.
Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok.
Untuk wilayah Myanmar, dijelaskan Judha, berdasarkan pantauan media setempat bahwa titik gempa merusak sejumlah infrastruktur di Mandalay, salah satunya melumpuhkan Old Sagaing Bridge.
TIM terpadu Kemlu, KBRI Bangkok, dan KBRI Yangon menyatakan tengah mengupayakan repatriasi 554 WNI bermasalah online scam dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar
Ke-554 WNI tersebut direncanakan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 dan 19 Maret 2025.
Berdasarkan kabar dari KBRI Kuala Lumpur, WNI tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Idris Shah Serdang pada Selasa (4/2) sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya lingkungan rumah sehat bagi para pekerja migran Indonesia.
Banyak modus operandi TPPO yang melakukan promosi dan perekrutan pekerja migran ilegal melalui dunia maya.
INDONESIA akan mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor hospitality dan kapal pesiar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved