Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANGGAPI berita yang viral tentang dugaan penyekapan ratusan WNI yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Syarikah Alajeer Almontadab Recruitment Co (ARCO) Riyadh Saudi Arabia, pemerintah (Kemenaker RI/KBRI) harus mengklarifikasi informasi tersebut. Hal ini untuk memberikan kepastian perlindungan bagi WNI di luar negeri.
"Saya memohon kepada Ibu Menaker untuk sesegera mungkin bersurat ke Menaker Kerajaan Saudi Arabia via Kemlu RI ataupun langsung, yang meminta bantuan penyelamatan para WNI yang diduga disekap oleh Syarikah tersebut dan juga meminta tindakan tegas sanksi administrasi dan blacklist sesuai ketentuan yang berlaku di Arab Saudi" pinta Yusri Albima, mantan PMI yang pernah bekerja di Maktab Istiqdam, dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).
Menurut Yusri, Kemenaker dan Kemlu tidak boleh menutup mata atas apa yang terjadi. "Ibu Menlu tentunya dapat memerintahkan Duta Besar RI di Riyadh untuk melakukan kewenangannya dalam melindungi WNI sesuai ketentuan UU 37/1999 dan hukum positif yang berlaku di Arab Saudi" tambah Yusri yang merupakan Kabid Perlindungan Pekerja Indonesia YLBH Gelora.
Eliya dan kawan-kawannya yang berada di Syarikah ARCO, menurut Yusri, layaknya disebut WNI yang sedang bermasalah. Dia tidak dapat disebut Pekerja Migran Indonesia/PMI karena UU 18/2017 Pasal 5 telah mengatur persyaratan menjadi PMI, yang diperkuat oleh Pasal 13.
"Apabila Kemenaker dan Kemlu RI tidak melakukan tindakan apapun, termasuk juga Ibu Menlu tidak memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, maka saya akan pimpin aksi demo ke KBSA Jakarta, dan bila perlu, saya dan kawan-kawan akan berkemah disana sampai saudari-saudari saya dievakuasi ke KBRI Riyadh, dan Syarikah ARCO dihukum Pemerintah KSA. Dan jangan sampai ada nama Syarikah tersebut dalam program SPSK," pungkas Yusri Albima, yang juga Dewan Penasehat Federasi Perlindungan Pekerja Migran Nusantara. (OL-13)
Baca Juga: BP2MI Komit Lindungi dan Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran
Kemlu mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia dari Iran di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Menlu Sugiono ungkap sulitnya evakuasi WNI dari Iran akibat penutupan ruang udara. Cek jadwal kedatangan 10 WNI berikutnya pada 11 Maret 2026 di sini.
Kemlu imbau WNI tunda perjalanan ke Timur Tengah akibat eskalasi keamanan. Simak update repatriasi 22 WNI dari Iran per 10 Maret 2026 di sini.
Kepulangan mereka melalui proses penerbangan dengan maskapai Turkish Airlines dengan jalur Baku, Azerbaijan dan diterbangkan ke Jakarta.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
PERKEMBANGAN konflik di Timur Tengah menunjukkan eskalasi yang semakin meluas. Situasi tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap nasib warga negara Indonesia (WNI)
PEKERJA migran Indonesia asal Jawa Timur di kawasan Timur Tengah berpotensi tidak bisa pulang ke Tanah Air saat momen mudik Lebaran tahun ini.
GUBERNUR Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia dari Jawa Tengah, yang berada di kawasan Timur Tengah.
DPR minta pemerintah menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat semakin meluas dan berdampak pada sejumlah negara Teluk.
konflik di Timur Tengah berdampak ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia Migrant Care membuka Posko Informasi & Pengaduan Darurat Krisis Timur Tengah
Migrant Care menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi konflik Timur Tengah yang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved