Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi. Sebab, situasi global yang tidak menentu sudah menyebabkan pelambatan ekonomi dan kenaikan harga komoditas.
Di lain sisi, daya beli masyarakat terus mengalami pelemahan. Sebagai aparatur pemerintah, kejaksaan diharapkan bisa mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan program ekonomi kerakyatan.
Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi mikro, Jaksa Agung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pedampingan. Serta, pengawasan penyaluran bantuan sosial sehingga tepat guna dan tepat sasaran.
Baca juga: Presiden Jokowi: Penaikan Suku Bunga Tidak Jitu Atasi Inflasi
Burhanuddin mengingatkan pentingnya sinergitas dan kekompakkan para jaksa. Sehingga, lebih optimal menyongsong semangat 'Indoneisa Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat'.
Oleh karena itu, hasil rekomendasi dari rapat kerja teknis (Rakernis) setiap bidang Kejaksaan RI 2022 perlu diaktualisasaikan dengan sungguh.
"Sebuah perahu tidak akan bergerak maju dengan baik, jika masing-masing mendayung dengan caranya sendiri. Terlebih, secara berlawanan arah satu sama lain,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya, Jumat (30/9).
Baca juga: Pemerintah Optimistis Mampu Tekan Inflasi di Bawah 5%
Pihaknya berharap hasil Rakernis itu mencerminkan capaian kejaksaan dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, serta tugas direktif lainnya.
Terkait penghargaan yang diberikan kejaksaan, Jaksa Agung meminta anak buahnya tetap rendah hati dan tidak cepat berpuas diri. Dia juga berpesan agar moral para jaksa tetap dijaga, agar tidak tercoreng dengan perbuatan tercela.
"Serta jangan hancurkan kepercayaan publik yang semakin membaik kepada institusi ini," pungkasnya.(OL-11)
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,46 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai rawit.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Hingga semester I 2025, pemerintah terus menjalankan peran counter cyclical untuk meredam tekanan ekonomi, serta tetap mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved