Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jajarannya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi. Sebab, situasi global yang tidak menentu sudah menyebabkan pelambatan ekonomi dan kenaikan harga komoditas.
Di lain sisi, daya beli masyarakat terus mengalami pelemahan. Sebagai aparatur pemerintah, kejaksaan diharapkan bisa mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan program ekonomi kerakyatan.
Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi mikro, Jaksa Agung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pedampingan. Serta, pengawasan penyaluran bantuan sosial sehingga tepat guna dan tepat sasaran.
Baca juga: Presiden Jokowi: Penaikan Suku Bunga Tidak Jitu Atasi Inflasi
Burhanuddin mengingatkan pentingnya sinergitas dan kekompakkan para jaksa. Sehingga, lebih optimal menyongsong semangat 'Indoneisa Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat'.
Oleh karena itu, hasil rekomendasi dari rapat kerja teknis (Rakernis) setiap bidang Kejaksaan RI 2022 perlu diaktualisasaikan dengan sungguh.
"Sebuah perahu tidak akan bergerak maju dengan baik, jika masing-masing mendayung dengan caranya sendiri. Terlebih, secara berlawanan arah satu sama lain,” ujar Jaksa Agung dalam keterangannya, Jumat (30/9).
Baca juga: Pemerintah Optimistis Mampu Tekan Inflasi di Bawah 5%
Pihaknya berharap hasil Rakernis itu mencerminkan capaian kejaksaan dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, serta tugas direktif lainnya.
Terkait penghargaan yang diberikan kejaksaan, Jaksa Agung meminta anak buahnya tetap rendah hati dan tidak cepat berpuas diri. Dia juga berpesan agar moral para jaksa tetap dijaga, agar tidak tercoreng dengan perbuatan tercela.
"Serta jangan hancurkan kepercayaan publik yang semakin membaik kepada institusi ini," pungkasnya.(OL-11)
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Gigih mengatakan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei silam, perekonomian Jatim pada Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 5,00%.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
KAD ini menurutnya untuk menjaga stabilitas pasokan khususnya untuk cabai dan bawang merah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Salah satu pengendalian inflasi dengan mendirikan Pabrik Saus Tomat dan Cabai di dalam gedung sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Pengolahan Produk Holtikultura di Kecamatan Salimpaung.
Kebijakan Tarif Resiprokal Dibuat karena Adanya Kekhawatiran AS pada Kekuatan Tiongkok
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved