Pemerintah Optimistis Mampu Tekan Inflasi di Bawah 5%

UPAYA pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan dinilai berhasil menekan angka inflasi volatile food yang menjadi salah satu faktor penurunan tingkat inflasi. Karenanya, pengambil kebijakan optimistis dapat menekan inflasi di bawah 5% hingga akhir tahun nanti. 

"Sinergi Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/D) akan diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga. Kami optimistis apabila tekanan inflasi akan menurun, dan dapat ditekan di bawah 5% sampai akhir tahun nanti," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (23/9). 

Baca juga: KSP Pastikan Tidak Ada Pemotongan BLT di Desa Cikakak Brebes

Upaya ekstra yang dilakukan TPIP/D dalam mengendalikan inflasi, kata dia, akan mampu menekan inflasi volatile food. Dus, komitmen awal pada High Level Meeting TPIP Maret lalu dapat tercapai, yakni di kisaran 3%-5%. 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, untuk merespons penyesuaian harga BBM pada awal September ini, pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun.

Tambahan tersebut dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2% Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

"Pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," kata Airlangga.

"Selain itu, kami terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan," sambungnya. 

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengapresiasi langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Kendati belum sempurna, namun upaya yang diambil pemerintah dirasa memiliki dampak yang terasa. 

"Saya catat tadi bagaimana bantuan-bantuan bantalan sosial, ada bantuan upah dan yang menarik adalah pengendalian inflasinya tidak hanya dilakukan di level pusat tapi juga partisipasi daerah," jelasnya. 

Pascakenaikan harga BBM awal bulan ini, sejumlah komoditas pangan seperti aneka cabai dan bawang merah mengalami kenaikan harga, walaupun saat ini pergerakan harga komoditas tersebut cenderung menurun dan stabil.

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan, harga komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus yakni adalah harga beras yang masih dalam tren meningkat. Namun dia menyatakan, dari berbagai rujukan dan penelitian, Indonesia memiliki potensi amat kecil untuk mengalami krisis seperti negara lain. 

"Berbagai macam data makro mulai dari potensi pertumbuhan ekonomi, inflasi, sampai kepada foreign research, memang masih jauh untuk khawatir kita jatuh kepada jurang resesi. Bagi Indonesia yang mempunyai keterkaitan terhadap ekonomi global lebih kecil, maka dampaknya untuk tingkat inflasi bisa lebih mild," ujarnya. 

Pemerintah pusat melalui TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pascapenyesuaian BBM. Selain itu, dilakukan juga perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. 

Upaya lain yang yakni melalui penambahan frekuensi pelaksanaan Operasi Pasar, termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras. 

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan, kenaikan harga BBM menurutnya tak akan mengganggu laju pemulihan ekonomi yang sedang terjadi. "Saya yakin dengan koordinasi antara pusat, provinsi, dan daerah, juga dibantu para mitra dan stakeholder, mudah-mudahan kita bisa atasi laju tingginya inflasi di Indonesia," terangnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, pemerintah turut mendorong perluasan kerja sama dengan pelaku digital pertanian untuk menambah produktivitas maupun pemanfaatan teknologi guna memperlancar distribusi. 

Percepatan juga dilakukan pada implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Dalam jangka menengah juga akan mengembangkan program closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura.

"Mereka (TPID) mulai menanam tanaman pekarangan, melakukan Operasi Pasar dengan dana mereka sendiri, dan mendorong pemanfaatan platform digital," ujar Iskandar. 

Sarana dan prasarana penyimpanan produk hasil panen khususnya di daerah sentra produksi juga akan terus diperbanyak dan diperkuat agar umur simpan lebih panjang, maupun di daerah konsumen untuk menjaga kecukupan pasokan lebih lama. (OL-6)