Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut kebijakan penaikan suku bunga acuan oleh bank sentral tidak akan manjur mengatasi masalah lonjakan inflasi.
Sebagaimana diketahui, jurus tersebut digunakan oleh banyak negara, tidak terkecuali Amerika Serikat. Mereka menaikkan interest rate dengan tujuan menahan laju kredit dan uang yang beredar di masyarakat.
Dengan begitu, permintaan atas barang dan jasa di pasar bisa ditekan, hingga akhirnya inflasi bisa dikendalikan.
"Tapi teori-teori seperti itu sekarang tidak bisa betul-betul menjamin inflasi turun. Untuk sekarang, yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredar tapi menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan harga barang dan jasa," ujar Jokowi sapaan Presiden RI, di Jakarta, Kamis (29/9).
Ia menekankan bahwa untuk menjaga inflasi dari krisis yang terjadi saat ini diperlukan upaya yang luar biasa ekstra.
Langkah-langkah konvesional saja tidak akan mampu meredam ancaman yang ada.
Kepala Negara pun memaparkan cara yang menurutnya jauh lebih jitu, yakni dengan melakukan intervensi terhadap harga barang dan jasa di lapangan.
Sebagai contoh ialah produk pangan yang memiliki kontributor terbesar dalam inflasi. Ia meminta pemerintah daerah memberikan subsidi biaya logistik pangan dari daerah sentra menuju daerah yang membutuhkan.
Subsidi bisa memanfaatkan APBD melalui pos dana transfer umum dan belanja tidak terduga.
"Misalnya harga telur di Sumatera Selatan naik. Biarkan pedagang atau distributor beli dari Bogor tapi ongkos angkutnya ditutup APBD. Berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek paling Rp10 juta, Rp12 juta. Itu juga tidak diangkut tiap hari, mungkin seminggu hanya dua kali," terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi pun menjamin bahwa penggunaan dana transfer umum dan belanja tidak terduga di masa-masa seperti ini tidak akan menimbulkan polemik. Pasalnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan aturan-aturan sebagai landasan kebijakan.
"Jadi jangan ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tidak terduga dan dana transfer umum karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Mendagri. Saya juga sudah sampaikan ke Kejaksaan Agung dan KPK bahwa ini dilakukan karena sekarang sangat membutuhkan," jelasnya.
Langkah-langkah kolaborasi seperti itulah yang menurut Jokowi saat ini betul-betul harus dilakukan. Bank sentral bersama seluruh kementerian/lembaga terkait dan juga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama besar. "Semua harus bisa berjalan beringan dan rukun," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Transformasi Ekonomi Digital Mesti Siapkan Infrastruktur dan SDM
Bank Rakyat Indonesia (BRI) berkomitmen untuk terus mendukung perekonomian nasional. Ini dilakukan perseroan melalui pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Penutupan sebagian pemerintah AS (shutdown) selama lima pekan, merusak kinerja ekonomi domestik pada kuartal I 2019. Namun, dampak gangguan diprediksi akan segera pulih.
Suku bunga saat ini "sesuai", kata Powell dalam sebuah wawancara luas, acara berita selama 60 menit di CBS tv.
Tingkat pinjaman kepada perbankan umum akan dipangkas 35 basis poin (bps) menjadi 5,40%. Penurunan itu menjadi level terendah sejak 2010.
Inflasi di negara ekonomi terbesar ketiga dunia itu naik 4% secara tahun ke tahun (YoY), kenaikan paling tajam sejak 1981.
BANK of England telah menaikkan suku bunga ke level tertinggi sejak akhir 2008, pasalnya mereka terus memerangi inflasi yang sangat tinggi di Inggris.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan inflasi dengan mengendalikan kenaikan harga-harga barang dan jasa.
Hingga Oktober 2023, inflasi tahunan Kota Bandung berada pada posisi paling rendah di Jawa Barat.
Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia menyatakan pada Oktober, inflasi masihcukup terkendali. Namun ada potensi kenaikan inflasi di minggu-minggu berikutnya.
Laju inflasi tahun ini sebetulnya diprediksi melandai. Namun perlu diantisipasi dampak risiko beberapa sektor yang akan memengaruhi inflasi.
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung terus mengoptimalkan berbagai program untuk terus menjaga angka inflasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved