Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DALAM rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2023 bakal difokuskan pada lima agenda utama. Mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul hingga perkembangan ekonomi hijau.
Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta transfer ke daerah Rp811,7 triliun.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya di Parlemen Senayan, Selasa (16/8).
"APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Satu, penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial," jelasnya.
Kedua, akselerasi infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur bidang energi, pangan, konektvitas, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Baca juga: Alokasi Anggaran Bansos Naik untuk Dukung Inisiatif Program Kemensos
Fokus ketiga ialah pemantapan efektvitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Empat, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor.
"Fokus kelima mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau," kata Jokowi.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Pemerintah akan memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," pungkas Kepala Negara.
Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. (OL-4)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Model-model ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan masing-masing lembaga keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved