Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengusulkan anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp479,1 triliun. Dana itu bakal digunakan untuk melanjutkan ragam program bantuan sosial yang telah berjalan dan beberapa inisiatif program baru.
Anggaran perlindungan sosial itu lebih tinggi dari alokasi dalam APBN 2022 yang sekitar Rp431 triliun.
"Program yang memang reguler kita lakukan pasti akan diteruskan," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachamatarwata dalam wawancara bersama Metro TV di Gedung DPR, Selasa (16/8).
"Namun kita juga melihat Kemensos memiliki inisiatif baru seperti menangani lansia, disabilitas, yatim piatu, itu nanti kita lihat bagaimana itu bisa direvitalisasi," imbuhnya.
Baca juga: Benahi Penyaluran Bantuan Sosial Sebelum Cabut Subsidi BBM
Bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu, kata Isa, sedianya merupakan program lama yang diperbarui oleh Kemensos. Sebab, kapasitas dan cakupannya dianggap belum menjangkau sasaran yang luas dan tepat.
Sejalan dengan upaya itu, pemerintah saat ini juga sedang memperbaiki data penerima bantuan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.
"Ini akan memperbaiki data orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dukungan negara. Termasuk bagaimana membuat subsidi lebih tepat sasaran," pungkas Isa.(OL-5)
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved