Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAH mengusulkan anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp479,1 triliun. Dana itu bakal digunakan untuk melanjutkan ragam program bantuan sosial yang telah berjalan dan beberapa inisiatif program baru.
Anggaran perlindungan sosial itu lebih tinggi dari alokasi dalam APBN 2022 yang sekitar Rp431 triliun.
"Program yang memang reguler kita lakukan pasti akan diteruskan," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachamatarwata dalam wawancara bersama Metro TV di Gedung DPR, Selasa (16/8).
"Namun kita juga melihat Kemensos memiliki inisiatif baru seperti menangani lansia, disabilitas, yatim piatu, itu nanti kita lihat bagaimana itu bisa direvitalisasi," imbuhnya.
Baca juga: Benahi Penyaluran Bantuan Sosial Sebelum Cabut Subsidi BBM
Bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu, kata Isa, sedianya merupakan program lama yang diperbarui oleh Kemensos. Sebab, kapasitas dan cakupannya dianggap belum menjangkau sasaran yang luas dan tepat.
Sejalan dengan upaya itu, pemerintah saat ini juga sedang memperbaiki data penerima bantuan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.
"Ini akan memperbaiki data orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dukungan negara. Termasuk bagaimana membuat subsidi lebih tepat sasaran," pungkas Isa.(OL-5)
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved