Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengusulkan anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp479,1 triliun. Dana itu bakal digunakan untuk melanjutkan ragam program bantuan sosial yang telah berjalan dan beberapa inisiatif program baru.
Anggaran perlindungan sosial itu lebih tinggi dari alokasi dalam APBN 2022 yang sekitar Rp431 triliun.
"Program yang memang reguler kita lakukan pasti akan diteruskan," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachamatarwata dalam wawancara bersama Metro TV di Gedung DPR, Selasa (16/8).
"Namun kita juga melihat Kemensos memiliki inisiatif baru seperti menangani lansia, disabilitas, yatim piatu, itu nanti kita lihat bagaimana itu bisa direvitalisasi," imbuhnya.
Baca juga: Benahi Penyaluran Bantuan Sosial Sebelum Cabut Subsidi BBM
Bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu, kata Isa, sedianya merupakan program lama yang diperbarui oleh Kemensos. Sebab, kapasitas dan cakupannya dianggap belum menjangkau sasaran yang luas dan tepat.
Sejalan dengan upaya itu, pemerintah saat ini juga sedang memperbaiki data penerima bantuan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.
"Ini akan memperbaiki data orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dukungan negara. Termasuk bagaimana membuat subsidi lebih tepat sasaran," pungkas Isa.(OL-5)
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved