Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTUR Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan pemerintah akan terus memonitor perkembangan terkini dari kondisi perekonomian global maupun domestik. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesiapan fiskal yang saat ini telah disusun ke dalam RAPBN 2023.
"Tentu saja kita juga tetap melakukan monitoring, dikalibrasi, sehingga kita selalu up-to-date dengan kondisi paling mutakhir," kata dia dalam wawancara bersama Metro TV di Gedung DPR, Selasa (16/8).
Isa menerangkan, asumsi dan postur RAPBN yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR hari ini berlandaskan kondisi perekonomian saat ini. Dengan demikian, prakiraan yang dituangkan ke dalam asumsi dapat berubah bila dinamika perekonomian tidak sesuai dengan yang diperkirakan.
"Jadi pada saat ini, itu adalah best estimate yang kita lihat untuk 2023. Tentunya dalam perjalanan kita harus melihat, meninjau, dan mengalibrasi. Tapi untuk saat ini, itu adalah best estimate yang kita anggap bisa merepresentasikan 2023 nanti," tuturnya.
Baca juga: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut Cina Selatan
Pemerintah, ucap Isa, menyusun RAPBN 2023 dengan optimisme dan kewaspadaan dari potensi risiko ekonomi global. Dia mengatakan, Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk terus mengakselerasi perekonomian meski berada di tengah ketidakpastian.
"Dalam 8-10 tahun terakhir kita sudah banyak melakukan kebijakan yang harusnya menjadi bekal kita supaya lebih berketahanan, itu yang akan kita nanti gunakan di 2023," tuturnya.
"Namun secara umum, kita akan berusaha untuk belanja secara berkualitas, ini adalah keyword. Jadi kalau kita lihat nanti, kita tidak menahan-nahan belanja, kita tetap melakukannya secara proper dan secara rasional, tapi kita memastikan belanja itu akan memiliki daya ungkit untuk ekonomi, kemudian tepat pada kepentingannya, kebutuhannya, itu yang akan kita usahakan," pungkas Isa.(OL-5)
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Jose juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa dalam setiap krisis, UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi.
(APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 12,3% dari total kebutuhan pendanaan aksi iklim yang diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030.
PEMERINTAH dipandang perlu untuk segera memperbaiki kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang dinilai mengkhawatirkan oleh pelaku pasar dan investor.
MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai ada anomali dalam pengelolaan fiskal Indonesia.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo memperkirakan utang luar negeri (ULN) pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan terus melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved