Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut Cina Selatan

ANGGTA Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengantisipasi dampak konflik di Laut Cina Selatan saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. 

Ia mengatakan tensi konflik Beijing dan Taipei yang terjadi saat ini, diprediksi bisa saja berubah menjadi sumber konflik militer di Laut Cina Selatan.

Hal itu didasarkan pada sejumlah pengamatan pasca kunjungan kerja Ketua DPR AS Nancy Pelosi di Taiwan. 

"Belajar dari APBN 2022, proses penyusunannya tidak mempertimbangkan perang Ukraina-Rusia. Tidak ada prediksi perang Ukraina-Rusia akan pecah,” ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya.

Kamrussamad menyebut realitanya saat ini perang Ukraina dengan Rusia menjadi episentrum resesi global, selain pandemi Covid-19. Karena itu, Kemenkeu diminta mewaspadai jangan sampai penyusunan APBN 2023 mengulang hal yang sama. 

Baca juga : Perekonomian Masih Ditopang Konsumsi Rumah Tangga

“Presiden Jokowi akan membacakan Pidato RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya, yaitu tanggal 16 Agustus minggu depan, Pemerintah harus antisipasi perlunya pertimbangan perang Laut China Selatan dalam penyusunan RAPBN 2023,” ujar Kamrussamad.

Apabila tidak diantisipasi, kata Politisi Partai Gerindra tersebut, dampak konflik itu terhadap ekonomi nasional akan jauh lebih besar dibanding dampak perang Ukraina versus Rusia. 

Selain Indonesia berada di lingkaran inti episentrum konflik, Laut Cina Selatan juga menjadi wilayah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) dan lintasan strategis lalu lintas rantai pasok dunia.

"Selain dampak ekonomi, maka Indonesia juga akan mengalami dampak langsung berupa terjadinya kerusakan dan kehancuran di wilayah Natuna sebagai salah satu sumber eksplorasi sumber pendapatan negara. Kemungkinan-kemungkinan terburuk dari perang di Laut Cina Selatan, harus disiapkan dalam RAPBN 2023 sejak sekarang," tutup legislator dapil DKI Jakarta III itu. (RO/OL-7)