Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
GANJAR Pranowo melontarkan gagasan Kesepakatan Sementara untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Hal itu disinggung Ganjar pada Debat Capres-Cawapres Ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (7/1).
Calon presiden atau capres nomor urut 3 itu menilai pentingnya penyelesaian konflik Laut China Selatan untuk kedaulatan dan keamanan laut bagi Indonesia.
Menurutnya, selama puluhan tahun konflik Laut China Selatan belum menemukan titik temu.
Baca juga: Prabowo Banyak Setuju dengan Ganjar, Ini Kata TPN Ganjar-Mahfud
Hal itu, menurut Ganjar, memiliki potensi risiko yang tinggi. Sebab, jelas Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD itu, Laut China Selatan melibatkan banyak negara dan berpotensi membenturkan berbagai kekuatan, termasuk Tiongkok.
“DoC [Declaration of Conduct] dan CoC [Code of Conduct] Laut China Selatan selama 20 tahun lebih belum selesai,” ungkapnya.
Baca juga: Ini Pernyataan Penutup Ganjar Pranowo dalam Debat Capres
Karena itu, dia menggagas agar Indonesia bisa mendorong sebuah “Kesepakatan Sementara” guna meredam konflik meruncing di kawasan tersebut. Inisiatif ini, katanya, merupakan jalan pintas untuk memastikan keamanan Laut China Selatan.
“Kalau terjadi perang, yang mungkin tidak secara langsung terhadap kita, tetapi dampaknya sangat nyata. Karena itu, Kesepakatan Sementara bisa meredam dan mencegah potensi tersebut,” jelas Ganjar.
Terlebih lagi, mata dunia akan melihat peran Indonesia dengan inisiatif tersebut. Apalagi, kata Ganjar, saat ini Tiongkok tengah mengebut modernisasi di seluruh bidang, termasuk sektor militer.
“Indonesia bakal dilihat berperan besar,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ganjar juga mendorong penguatan kekuatan matra laut. Secara teknis, dia menyampaikan bakal menyediakan kapal-kapal tanker muatan logistik, sehingga menjamin patroli laut bisa secara simultan dan konsisten menjaga kedaulatan.
“Dengan sistem ini, patroli dan kekuatan laut tidak hanya kembali [bersandar], tetapi terus patroli di sana,” katanya.
Dengan perlindungan keamanan serta kekuatan diplomasi itu, Ganjar juga memberikan usulan agar kedaulatan Indonesia atas sebagian Laut China Selatan dipertegas.
“Blok Natuna, harus kita eksplorasi sendiri, ini menegaskan secara nyata kedaulatan kita di sana,” tegasnya.
Langkah lain yang disiapkan Ganjar adalah revitalisasi Asean. Selaku forum regional, Asean yang sejatinya banyak berhadapan dengan China di Laut China Selatan, justru memiliki kompleksitas dalam pengambilan keputusan.
“Karena itu, saya akan mendorong revitalisasi Asean ini. Bagaimana pengambilan keputusan di sana tidak rumit,” tutupnya. (RO/Z-7)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved