Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBAGAI warga negara yang baik, membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tentu sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan setiap tahunnya. Dengan membayar PBB, maka pembangunan akan terus berjalan. Uang yang dibayarkan akan dikumpulkan untuk membiayai infrastruktur, operasional pemerintahan, dan lainnya.
Apalagi pascapandemi Covid-19 saat ini, dana pemerintah sudah cukup banyak terkuras untuk membayar berbagai kebutuhan kesehatan saat pandemi. Sehingga ketaatan membayar pajak, pada saat ini sangat berarti bagi pemerintah untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Membayar kewajiban kepada negara, jangan dibayangkan membutuhkan waktu lama dan ribet. Sekarang tidak lagi. Berbagai kemudahan telah dibuat untuk memudahkan masyarakat melaksanakan kewajibannya. Termasuk dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo.
Salah satu kemudahan yang bisa dinikmati masyarakat adalah membayar PBB melalui fasilitas E-Tax bank bjb. Ya, bagi Anda yang telah memiliki rumah atau tanah sendiri, tak perlu repot dalam membayar PBB.
Layanan bjb E-Tax akan memudahkan anda melakukan pembayaran tanpa datang ke kantor pajak.
Layanan tersebut telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, Kabupaten dan Kota di Jabar dan Banten, DKI Jakarta, Batam, Pekanbaru, serta daerah lainnya di Indonesia. Kerja sama layanan pengelolaan keuangan daerah dengan Provinsi Jawa Barat dan 34 Kota dan Kabupaten wilayah Jawa Barat dan Banten.
Kerja sama Layanan Penerimaan Pajak Daerah dengan 34 Kota dan Kabupaten Jawa Barat dan Banten, Provinsi DKI serta 2 Kota di luar wilayah Jabar dan Banten (Kota Batam dan Kota Pekanbaru).
Layanan Pembayaran pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat dilakukan melalui seluruh channel bank bjb antara lain Teller, ATM, EDC, dan DIGI by bank bjb, DigiCash by bank bjb, agen laku pandai bank bjb, serta channel layanan lain yang sudah bekerjasama dengan bank bjb seperti Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, PT Pos Indonesia, PPOB, Link aja, Gobills, Ovo.
Cara pembayarannya pun sangat mudah Wajib Pajak cukup memberikan informasi Nomor Objek Pajak yang tercantum pada setiap SPPT Wajib Pajak kepada petugas teller apabila pembayaran di teller bank bjb, agen laku pandai bank bjb, Indomaret, Alfamart dan PT Pos.
Baca juga : Promosikan Pariwisata, Bank bjb dan Ride-O Gelar Fellowship ...
Tak hanya itu, wajib pajak juga bisa mengikuti petunjuk yang ada apabila melakukan pembayaran di channel ATM, DIGI by bank bjb, DigiCash by bank bjb, atau Channel Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka.
Dari sekian banyak channel yang disediakan bank bjb, salah satu yang cukup memudahkan adalah membayar PBB melalui aplikasi DIGI by bank bjb.
Nasabah bank bjb men-download aplikasi tersebut, kemudian Anda cukup login dan memilih menu 'Pembayaran'. Setelah itu pilih menu 'Pajak/retribusi', kemudian pilih jenis pembayaran pajak yaitu PBB.
Pada menu di aplikasi kemudian akan muncul pilihan kabupaten/kota. Anda juga diminta untuk memasukkan nomor objek pajak (NOP). Setelah klik bayar. Maka Anda akan mendapatkan bukti pembayaran pajak PBB. Sangat mudah bukan?
Untuk pembayaran melalui mesin ATM pun tidak jauh beda. Setelah Anda memasukkan kartu ATM, pilih menu lainnya lalu pilih bayar/beli. Kemudian akan muncul menu pajak/retribusi kabupaten/kota. Kemudian pilih jenis pembayaran pajak atau retribusi, masukkan kode bayar atau NOP. Setelah itu Anda akan mendapatkan bukti bayar PBB.
Kemudahan cara membayar PBB lainnya yaitu melakukan pembayaran melalui aplikasi DigiCash by bank bjb. Aplikasi e wallet untuk semua kalangan masyarakat ini memberikan cara membayar PBB dengan sangat mudah. Tak perlu ke antre ke lokasi pembayaran.
Pertama, pastikan saldo Anda mencukupi untuk membayar PBB. Kemudian masuk ke aplikasi DigiCash by bank bjb dan pilih menu 'PBB'. Setelah itu, akan dijumpai kolom untuk diisi, berupa nomor objek pajak (NOP), area, dan tahun pajak. Setelah itu akan keluar nominal PBB yang harus dibayarkan. Kemudian klik bayar.
Tak kalah mudahnya melakukan pembayaran secara digital, membayar PBB via bank bjb juga bisa melalui agen Laku Pandai bjb BiSA. Saat ini ada ribuan agen Laku Pandai bank bjb yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Anda cukup mendatangi agen terdekat di daerah Anda dan lakukan proses pembayaran melalui petugas di sana.
Saat ini, pembayaran PBB sedang dalam masa akhir jatuh tempo yaitu pada bulan Agustus hingga Oktober, sehingga diimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk dapat segera melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Manfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan bank bjb untuk menghindari denda yang semakin menumpuk. (RO/OL-7)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Jaringan Gusdurian akan menggelas Temu Nasional (Tunas) pada 29 - 31 Agustus 2025, yang juga akan membahas berbagai permasalahan kebijakan dan sipil saat ini.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pemkot akan mengoptimalkan pembayaran pajak dari hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon masih melakukan kajian terkait penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik drastis pada 2024 lalu.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved