Fatwa MUI soal Pajak Berkeadilan, Pemkab Bangka Tunggu Aturan Pusat

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru mengenai pajak berkeadilan. Salah satunya larangan pemungutan pajak berulang pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dihuni.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka, Hariyadi, menjelaskan bahwa fatwa MUI terkait hal tersebut merupakan dua pengaturan yang berbeda.

"Kalau pajak ini kan diatur negara, sedangkan MUI lebih kepada umat muslim," kata Hariyadi, Kamis (27/11).

Baca juga : Ditjen Pajak Dukung Fatwa MUI Soal Pajak Berkeadilan

Kendati demikian, untuk penerapan fatwa MUI ini, pihaknya masih menunggu aturan dari pusat. "Kalau ini diterapkan, tentunya harus ada perubahan undang-undang, jadi tidak semudah itu," ujarnya.

Sebab, lanjutnya, fatwa MUI terkait larangan pemungutan pajak berulang hanya berlaku untuk rumah pribadi, bukan tempat usaha. Sehingga, jika aturan ini diterapkan, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bangka. 

"Memang ada pengaruhnya, tapi tidak begitu signifikan," terangnya.

Baca juga : Pemko Pekanbaru Bakal Revisi Perda Kenaikan PBB yang Mencapai 300 Persen

Hariyadi menyebutkan target PAD dari hasil PBB untuk tahun 2025 adalah Rp8,2 miliar dan sudah terealisasi Rp7,6 miliar atau sekitar 90%. 

"Untuk tahun depan, kami menargetkan PAD dari PBB ini Rp9 miliar," ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di Kabupaten Bangka masih 70% hingga 80%. (RF/E-4)