Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDONESIA perlu meramu skema pembiayaan dan penjaminan proyek infrastruktur yang tepat guna, agar dapat menekan risiko berlebih.
Oleh karena itu, dibutuhkan langkah inovatif dan kreatif, sehingga pembangunan nasional terus berlanjut. Pembahasan tersebut menjadi benang merah dari forum Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 dengan tema “Equitable Risk Allocation” di Yogyakarta.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut Indonesia harus mampu memformulasikan risiko pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang dapat diterima oleh investor maupun perekonomian nasional.
Baca juga: Presiden: Semoga APBN Kuat Menopang Lonjakan Subsidi Energi
Pasalnya, dana publik dalam postur APBN tidak mungkin digunakan seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, pelibatan perusahaan milik negara dan swasta dinilai berperan penting.
"Private capital berarti kita mesti pastikan private sector-nya. Investornya nyaman dengan struktur dan risikonya," ujar Suahasil, Jumat (8/7).
Awalnya, Indonesia telah memiliki tiga skema pembiayaan infrastruktur. Rinciannya, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/Public Private Partnership/PPP), blended finance dan SDG Indonesia One. Namun, skema tersebut dinilai perlu untuk terus dikembangkan.
Pengembangan menjadi penting, karena kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia pada 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp6.445 triliun. Dari total kebutuhan itu, sumber pembiayaan yang berasal dari APBN diperkirakan 37%, atau Rp2.385 triliun.
Baca juga: Soal Data Audit Sawit, Luhut: Jangan Berani Bermain Kotor
Lalu, pembiayaan yang berasal dari perusahaan milik negara sebesar 21%, atau Rp1.353 triliun. Adapun porsi sumber pembiayaan dari pihak swasta sebesar 42%, atau Rp2.707 triliun.
"Kita harus lebih advance lagi (mencari skema). Kenapa? Karena kebutuhan kita luar biasa banyak. Pembelajaran dari berbagai tempat itu sangat banyak dan tersedia," jelas Suahasil.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) pun didorong menciptakan ide baru terkait penjaminan pembiayaan infrastruktur. Potensi risiko dari kegiatan pembiayaan harus bisa ditoleransi bisnis, agar penanam modal mau menempatkan dana pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.(OL-11)
Kegiatan preservasi jalan bukan hanya tambal sulam, melainkan langkah jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur.
Kawasan komersial baru di Serpong Selatan dorong pertumbuhan ekonomi lokal dan perkuat infrastruktur wilayah penyangga Jakarta.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menggeser paradigma Proyek Strategis Nasional (PSN) dari dominasi infrastruktur fisik ke arah pembangunan kesejahteraan sosial.
Cileungsi semakin berkembang menjadi kawasan strategis setelah infrastruktur konektivitas di wilayah tersebut semakin lengkap.
Saat ini sejumlah teknologi kekinian hadir dalam proses pekerjaan perkerasan infrastruktur jalan hauling.
Pamulang dan Ciputat tengah mencuri sorotan kembali, terutama dari kalangan keluarga muda yang tengah berburu rumah pertama.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved