Jumat 08 Juli 2022, 15:49 WIB

Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Perlu Diperluas

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Perlu Diperluas

Antara
Foto udara pembangunan konstruksi Jalan Tol Becakayu di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

 

INDONESIA perlu meramu skema pembiayaan dan penjaminan proyek infrastruktur yang tepat guna, agar dapat menekan risiko berlebih. 

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah inovatif dan kreatif, sehingga pembangunan nasional terus berlanjut. Pembahasan tersebut menjadi benang merah dari forum Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20 dengan tema “Equitable Risk Allocation” di Yogyakarta.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut Indonesia harus mampu memformulasikan risiko pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang dapat diterima oleh investor maupun perekonomian nasional.

Baca juga: Presiden: Semoga APBN Kuat Menopang Lonjakan Subsidi Energi

Pasalnya, dana publik dalam postur APBN tidak mungkin digunakan seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, pelibatan perusahaan milik negara dan swasta dinilai berperan penting.

"Private capital berarti kita mesti pastikan private sector-nya. Investornya nyaman dengan struktur dan risikonya," ujar Suahasil, Jumat (8/7).

Awalnya, Indonesia telah memiliki tiga skema pembiayaan infrastruktur. Rinciannya, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/Public Private Partnership/PPP), blended finance dan SDG Indonesia One. Namun, skema tersebut dinilai perlu untuk terus dikembangkan.

Pengembangan menjadi penting, karena kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia pada 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp6.445 triliun. Dari total kebutuhan itu, sumber pembiayaan yang berasal dari APBN diperkirakan 37%, atau Rp2.385 triliun.

Baca juga: Soal Data Audit Sawit, Luhut: Jangan Berani Bermain Kotor

Lalu, pembiayaan yang berasal dari perusahaan milik negara sebesar 21%, atau Rp1.353 triliun. Adapun porsi sumber pembiayaan dari pihak swasta sebesar 42%, atau Rp2.707 triliun.

"Kita harus lebih advance lagi (mencari skema). Kenapa? Karena kebutuhan kita luar biasa banyak. Pembelajaran dari berbagai tempat itu sangat banyak dan tersedia," jelas Suahasil.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) pun didorong menciptakan ide baru terkait penjaminan pembiayaan infrastruktur. Potensi risiko dari kegiatan pembiayaan harus bisa ditoleransi bisnis, agar penanam modal mau menempatkan dana pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.(OL-11)

Baca Juga

Antara

PLN Bisa Hemat Rp10 M dari Pembelian Listrik PLTM Pantan Cuaca Aceh

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 23:49 WIB
PLTM Pantan Cuaca berlokasi di Kabupaten Gayo Lues berkapasitas 4,5 MW dengan nilai investasi sebesar Rp 160...
Dok. BEBS

Jalin MoU Dengan WIKA, BEBS Akan Lakukan Pembangunan Infrastruktur di Azerbaijan

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 23:32 WIB
Direktur Utama BEBS Hasan Muldhani mengungkapkan, rencana ekspansi usaha BEBS-WIKA tersebut dalam bentuk Kerja sama Operasi untuk...
ANTARA FOTO/DHemas Reviyanto

BUMN yang Sehat Beri Dampak Besar Bagi Negara dan Masyarakat

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 22:45 WIB
"Sejak awal, kita berkomitmen melakukan transformasi menyeluruh dengan memperbaiki proses dan fokus bisnis hingga penerapan budaya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya