Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meninjau penataan kawasan dan rumah layak huni di Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatra Utara.
Program yang berjalan atas kolaborasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beserta pemerintah daerah, bertujuan membantu masyarakat untuk memperoleh kehidupan lebih sehat.
Baca juga: Presiden Tegaskan Pentingnya Kemandirian Pangan untuk Cegah Stunting
Sehingga, angka stunting nasional bisa terus ditekan. “Jadi yang ingin kita kerjakan di sini adalah penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Kamis (7/7).
"Kita sediakan air bersihnya, sanitasi, jalan kampungnya, semua akan kita tata biar lebih sehat,” imbuhnya.
Baca juga: Pernikahan Dini Penyebab Peningkatan Stunting di Lombok Tengah
Berdasarkan data BKKBN, sejumlah rumah di permukiman Belawan berstatus tidak layak huni. Sebab, tidak memiliki saluran dan tempat pembuangan air yang baik.
Pada proses perbaikan, pemerintah menerapkan teknologi rumah sistem panel instan, yang merupakan salah satu inovasi di bidang teknologi rancangan konstruksi bangunan. Dengan teknologi itu, desain bangunan dapat dibongkar pasang maupun dipasang secara permanen.(OL-11)
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved