Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meninjau penataan kawasan dan rumah layak huni di Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatra Utara.
Program yang berjalan atas kolaborasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beserta pemerintah daerah, bertujuan membantu masyarakat untuk memperoleh kehidupan lebih sehat.
Baca juga: Presiden Tegaskan Pentingnya Kemandirian Pangan untuk Cegah Stunting
Sehingga, angka stunting nasional bisa terus ditekan. “Jadi yang ingin kita kerjakan di sini adalah penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Kamis (7/7).
"Kita sediakan air bersihnya, sanitasi, jalan kampungnya, semua akan kita tata biar lebih sehat,” imbuhnya.
Baca juga: Pernikahan Dini Penyebab Peningkatan Stunting di Lombok Tengah
Berdasarkan data BKKBN, sejumlah rumah di permukiman Belawan berstatus tidak layak huni. Sebab, tidak memiliki saluran dan tempat pembuangan air yang baik.
Pada proses perbaikan, pemerintah menerapkan teknologi rumah sistem panel instan, yang merupakan salah satu inovasi di bidang teknologi rancangan konstruksi bangunan. Dengan teknologi itu, desain bangunan dapat dibongkar pasang maupun dipasang secara permanen.(OL-11)
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved