Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebanyak 247.918 wajib pajak (WP), baik orang pribadi maupun badan sudah mendaftarkan diri dalam program pengungkapan sukarela (PPS) sepanjang Januari sampai 30 Juni 2022.
Dari jumlah tersebut pun menghasilkan 308.059 surat keterangan atas harta para WP tersebut dengan jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp594,82 triliun baik yang berada di dalam negeri dan sudah direpatriasi maupun yang masih berada luar negeri.
"Pembayaran kewajiban dari harta yang diungkapkan itu yang tadi, adalah terkumpul Rp61,01 triliun," ungkapnya dalan Konferensi Pers Program Pengungkapan Sukarela di Auditorium CBB, Jakarta, Jumat (1/7).
Secara rinci, deklarasi harta yang berasal dari dalam negeri dan yang telah direpatriasi mencapai Rp512,57 triliun, sementara harta yang dideklarasi namun berada di luar negeri mencapai Rp59,91 triliun.
Baca juga: Bantu Ditjen Pajak, BNI Buka Kerja Sama Peningkatan Layanan Nasabah
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga melakukan perbandingan antara PPS dengan program tax amnesty (TA) sepanjang 2016-2017, di mana program TA menghasilkan 971.400 WP dengan perolehan wajib pajak sebesae Rp114,55 triliun.
Sementara itu, PPS yang hanya 6 bulan pelaksanaannya berhasil mengumpulkan 247.918 WP dengan setoran mencapai Rp61,01 triliun.
"Jadi WP dari PPS ini hampir sepertiga dari hasil TA dan setorannya mencapai 50% karena rate nya yang tinggi," kata Sri Mulyani.
Dia pun menuturkan bahwa PPS kali ini pun berbeda dengan program TA, di mana para WP kebanyakan datang secara fisik ke kantor pajak untuk mengungkapkan harta mereka. Sementara itu, PPS dapat dilakukan secara daring dan tidak membuat antrean di kantor pajak.
"Bedanya dengan TA yang lebih banyak fisik datang konsultasi, sekarang banyak yang melakukan secara online. Makanya kita enggak lihat ada pelayanan khusus terutama hari terakhir. Enggak ada antre karena mayoritas online," pungkasnya. (A-2)
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
Bea Cukai Sumbagtim capai penerimaan Rp759 miliar atau 190% dari target. Dorong hilirisasi, jaga pengawasan, dan dukung Asta Cita pemerintahan Prabowo.
Bea Cukai tingkatkan penerimaan, perkuat pengawasan, dan fasilitasi ekspor-impor guna mendukung kinerja solid APBN hingga Agustus 2025.
Peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved