Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebanyak 247.918 wajib pajak (WP), baik orang pribadi maupun badan sudah mendaftarkan diri dalam program pengungkapan sukarela (PPS) sepanjang Januari sampai 30 Juni 2022.
Dari jumlah tersebut pun menghasilkan 308.059 surat keterangan atas harta para WP tersebut dengan jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp594,82 triliun baik yang berada di dalam negeri dan sudah direpatriasi maupun yang masih berada luar negeri.
"Pembayaran kewajiban dari harta yang diungkapkan itu yang tadi, adalah terkumpul Rp61,01 triliun," ungkapnya dalan Konferensi Pers Program Pengungkapan Sukarela di Auditorium CBB, Jakarta, Jumat (1/7).
Secara rinci, deklarasi harta yang berasal dari dalam negeri dan yang telah direpatriasi mencapai Rp512,57 triliun, sementara harta yang dideklarasi namun berada di luar negeri mencapai Rp59,91 triliun.
Baca juga: Bantu Ditjen Pajak, BNI Buka Kerja Sama Peningkatan Layanan Nasabah
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga melakukan perbandingan antara PPS dengan program tax amnesty (TA) sepanjang 2016-2017, di mana program TA menghasilkan 971.400 WP dengan perolehan wajib pajak sebesae Rp114,55 triliun.
Sementara itu, PPS yang hanya 6 bulan pelaksanaannya berhasil mengumpulkan 247.918 WP dengan setoran mencapai Rp61,01 triliun.
"Jadi WP dari PPS ini hampir sepertiga dari hasil TA dan setorannya mencapai 50% karena rate nya yang tinggi," kata Sri Mulyani.
Dia pun menuturkan bahwa PPS kali ini pun berbeda dengan program TA, di mana para WP kebanyakan datang secara fisik ke kantor pajak untuk mengungkapkan harta mereka. Sementara itu, PPS dapat dilakukan secara daring dan tidak membuat antrean di kantor pajak.
"Bedanya dengan TA yang lebih banyak fisik datang konsultasi, sekarang banyak yang melakukan secara online. Makanya kita enggak lihat ada pelayanan khusus terutama hari terakhir. Enggak ada antre karena mayoritas online," pungkasnya. (A-2)
DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Bupati Kepulauan Seribu terkait temuan helipad ilegal. Serta, menelusuri onkum yang bermain di balik pengadaan helipad tersebut.
Berdasarkan data UNWTO, wisata olahraga merupakan sektor pariwisata yang mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah berencana memperluas kebijakan Visa on Arrival ke sejumlah negara. Sejauh ini, ada 23 negara yang mendapatkan kebijakan tersebut.
Adapun nilai Pari Manta ketika dimanfaatkan dan digunakan secara berkelanjutan untuk pariwisata mencapai US$1 juta atau sekitar Rp15,4 miliar.
Pemerintah pusat dan Pemkab Kepulauan Meranti pun sepakat untuk penghitungan DBH migas pada 2023 mengacu harga minyak US$100 per barel.
BEA Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak penyelundupan rokok ilegal. Pada Jumat (03/5), sebuah kapal cepat (high speed craft) yang membawa 184 ribu batang rokok
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved