Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebanyak 247.918 wajib pajak (WP), baik orang pribadi maupun badan sudah mendaftarkan diri dalam program pengungkapan sukarela (PPS) sepanjang Januari sampai 30 Juni 2022.
Dari jumlah tersebut pun menghasilkan 308.059 surat keterangan atas harta para WP tersebut dengan jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp594,82 triliun baik yang berada di dalam negeri dan sudah direpatriasi maupun yang masih berada luar negeri.
"Pembayaran kewajiban dari harta yang diungkapkan itu yang tadi, adalah terkumpul Rp61,01 triliun," ungkapnya dalan Konferensi Pers Program Pengungkapan Sukarela di Auditorium CBB, Jakarta, Jumat (1/7).
Secara rinci, deklarasi harta yang berasal dari dalam negeri dan yang telah direpatriasi mencapai Rp512,57 triliun, sementara harta yang dideklarasi namun berada di luar negeri mencapai Rp59,91 triliun.
Baca juga: Bantu Ditjen Pajak, BNI Buka Kerja Sama Peningkatan Layanan Nasabah
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga melakukan perbandingan antara PPS dengan program tax amnesty (TA) sepanjang 2016-2017, di mana program TA menghasilkan 971.400 WP dengan perolehan wajib pajak sebesae Rp114,55 triliun.
Sementara itu, PPS yang hanya 6 bulan pelaksanaannya berhasil mengumpulkan 247.918 WP dengan setoran mencapai Rp61,01 triliun.
"Jadi WP dari PPS ini hampir sepertiga dari hasil TA dan setorannya mencapai 50% karena rate nya yang tinggi," kata Sri Mulyani.
Dia pun menuturkan bahwa PPS kali ini pun berbeda dengan program TA, di mana para WP kebanyakan datang secara fisik ke kantor pajak untuk mengungkapkan harta mereka. Sementara itu, PPS dapat dilakukan secara daring dan tidak membuat antrean di kantor pajak.
"Bedanya dengan TA yang lebih banyak fisik datang konsultasi, sekarang banyak yang melakukan secara online. Makanya kita enggak lihat ada pelayanan khusus terutama hari terakhir. Enggak ada antre karena mayoritas online," pungkasnya. (A-2)
Pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS dinilai masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved