Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENINGKATAN kualitas pelayanan perpajakan merupakan suatu hal yang krusial dalam membantu pemerintah mendorong pertumbuhan sekaligus kestabilan ekonomi nasional.
Kepemilikan pengelolaan sisten informasi yang andal menjadi salah satu upaya dari sebuah negara untuk mewujudkan penerimaan pajak yang lebih kuat.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) selaku agen pembangunan berupaya proaktif dalam mendukung program-program yang diamanatkan pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Terlebih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya mengamanatkan perbankan bekerjasama dalam meningkatkan pelayanan perpajakan.
Adapun, Kerja sama peningkatan pelayanan nasabah antara DJP dan BNI ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pajak dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Selasa (28/6).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, kerja sama itu meliputi peningkatan layanan perbankan terkait perpajakan untuk mendukung layanan perbankan dan pelaksanaan tugas perpajakan.
"Kami mengapresiasi BNI yang proaktif ikut membantu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini. Sistem Inti Administrasi Perpajakan [SIAP] tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan dari sistem institusi lain. Tentunya kami meyakini langkah ini akan memberikan manfaat optimal bagi penerimaan negara," sebut Suryo.
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan, perseroan memiliki komitmen dan visi yang sama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder dalam hal memanfaatkan teknologi dan informasi.
Baca juga : HUT Ke-76, BNI Gelar Akad 5.476 Debitur FLPP
BNI berharap langkah itu dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak, yang pada akhirnya juga diharapkan dapat mendukung penguatan basis layanan perpajakan demi meningkatkan penerimaan negara.
Royke pun meyakini kerja sama tersebut akan meningkatkan proses layanan BNI seperti, kemudahan pembayaran Pajak melalui jaringan mobile Agen46 laku pandai.
Sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP), BNI juga memiliki layanan e-faktur, e-filling, e-billing dan juga ke depannya terkait pengembangan NPWP 16 digit serta pembayaran pajak multi-billing.
"Kami tentunya berterima-kasih kepada DJP yang memberikan BNI kesempatan untuk berkontribusi mewujudkan sistem perpajakan yang andal. Terlebih, kerja sama ini juga merupakan salah satu semangat kami di BNI untuk Go Digital," katanya.
Untuk implementasi Protokol Kesehatan pada masa Pandemi saat ini, Royke melanjutkan BNI aktif mendorong nasabah untuk menggunakan Internet Banking Corporate dalam transaksi keuangan khususnya setoran penerimaan pajak.
Hal ittu juga turut mendukung gerakan go green karena Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Transaksi lainnya akan disampaikan kepada penyetor melalui email.
Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam layanan Internet Banking Corporate tidak hanya diberikan kepada Kementerian/Lembaga namun juga dapat digunakan oleh pihak swasta yang ingin merasakan kemudahan dalam melakukan setoran Penerimaan Negara melalui BNI.
”Diaspora dan pihak lainnya yang memiliki kewajiban perpajakan di Indonesia dapat memanfaatkan layanan dari Kantor Cabang Luar Negeri BNI yang terletak di Singapore, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London dan New York. Layanan ini merupakan salah satu wujud dari misi memperkuat layanan internasional BNI untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global,” pungkasnya. (RO/OL-7)
Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajakĀ (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
KOLABORASI antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakut dan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakut tidak selalu soal pajak. Kali ini, mereka berkolaborasi menjaga lingkungan.
Latar belakang profesi orang tua dari tersangka Mario Dandy Satrio tidak akan memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penganiayaan tersebut.
KPK belum memeriksa lebih detail soal harta kekayaan Rafael, namun dia mengatakan harta kekayaan dan aset Rafael tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III.
"S juga mencontohkan sikap tobat (sujud dengan lutut, kepala sebagai tumpuan, dan tangan kaki seperti istirahat di pinggang) atas permintaan tersangka MDS agar ditirukan oleh korban."
BNI secara proaktif mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melebarkan bisnis ke pasar global melalui gelaran Inacraft 2024.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada para pelaku UMKM di kawasan Stasiun Lambuang, Bukittinggi.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) berkomitmen memperkuat kapabilitas pelaku UMKM binaan untuk menjadi lebih kompetitif dalam melakukan penetrasi di pasar global.
BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong UMKM kopi Indonesia menuju pasar dunia.
Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun ekosistem UMKM yang tangguh, baik di pasar domestik maupun internasional, melalui solusi logistik, pembiayaan dan edukasi bisnis.
Khusus untuk pengguna kartu kredit syariah BNI iB Hasanah Card, BNI Syariah menawarkan berbagai promo diskon, caschback, dan juga hadiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved