Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina (Persero) memulai uji coba pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dengan mendaftar di situs dan aplikasi MyPertamina.
Setelah mendaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code yang bisa langsung digunakan untuk membeli BBM tersebut. Adapun barcode itu hanya berlaku untuk satu kendaraan saja.
"Pengggunaan QR Code melekat untuk satu kendaraan. Ini untuk mencatat siapa saja yang menggunakan subsidi," jelas Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting dalam konferensi pers, Kamis (30/6).
Baca juga: Pertamina: Pembelian BBM Lewat Aplikasi Hanya untuk Roda Empat
Untuk mendapatkan barcode tersebut, pengguna harus terlebih dahulu menyiapkan KTP, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), input pelat nomor polisi kendaraan, foto kendaraan dan dokumen pendukung lainnya.
Lalu, mengakses website MyPertamina https://subsiditepat.mypertamina.id/, cari bagian Subsidi Tepat dan klik bagian Pendaftaran. Untuk waktu pencocokan data, maksimal 7 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan.
Baca juga: Pengamat: Aturan Pertamina Soal BBM Subsidi Sulit Diterapkan
"Setelah menerima QR Code, tunjukkan saat proses pembelian (di SPBU). Baik di handphone atau di print out. QR Code ini melekat ke kendaraan," imbuh Irto.
Dia mengatakan bahwa satu akun pendaftaran bisa digunakan untuk mendapatkan lebih dari QR Code, atau dengan kata lain mendaftarkan lebih dari satu kendaraan.
Pertamina mengimbau masyarakat agar teliti saat menginput data ke situs MyPertamina, agar pembelian Pertalite dan Solar berjalan lancar. "Transaksi melalui QR Code bisa dilakukan sebelum atau sesudah pengisian bensin," pungkasnya.(OL-11)

Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan air minum isi ulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved