Pengamat Aturan Pertamina Soal BBM Subsidi Sulit Diterapkan

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti aturan Pertamina untuk pembelian BBM Subsidi, yakni Pertalite dan Solar, kepada masyarakat dengan cara mendaftar di MyPertamina.

Menurutnya, aturan tersebut sulit diaplikasikan di lapangan. "Verifikasi di lapangan tidak mudah, karena petugas harus melayani pembeli, sekaligus melakukan pendataan. Ini menambah rumit pengawasan," katanya saat dihubungi, Rabu (29/6).

Bhima menilai celah ini muncul karena belum adanya verifikasi dan akurasi data penerima BBM subsidi, khususnya Solar. Apabila Solar hanya diperuntukkan bagi nelayan atau UMKM, pemerintah harus memiliki data by name by address tiap rumah taggga, atau NIK nelayan dan pelaku UMKM.

"Sementara itu, untuk BBM jenis Pertalite, fase pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah sinkronisasi data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sehingga, yang berhak membeli BBM Subsidi benar-benar rumah tangga tidak mampu," pungkas Bhima.

Pihaknya menekankan bahwa data di MyPertamina nantinya belum memiliki detail yang jelas. Dalam hal ini, akan dilakukan sinkronisasi dengan data apa.

Bhima pun memandang data yang dimiliki Pertamina belum siap. Lalu, pembatasan subsidi dilakukan saat disparitas harga BBM nonsubsidi dan subsidi terlampau jauh.

"Contohnya Pertamax dan Pertalite, selisihnya Rp4.000 lebih per liter. Harusnya waktu selisih harganya tidak jauh, baru diatur. Kalau sekarang, pasti banyak yang keberatan, karena dipaksa beli Pertamax," tutupnya.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti