Rabu 29 Juni 2022, 20:49 WIB

Pengamat: Aturan Pertamina Soal BBM Subsidi Sulit Diterapkan

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Pengamat: Aturan Pertamina Soal BBM Subsidi Sulit Diterapkan

Antara
Ilustrasi petugas melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU Pertamina.

 

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti aturan Pertamina untuk pembelian BBM Subsidi, yakni Pertalite dan Solar, kepada masyarakat dengan cara mendaftar di MyPertamina.

Menurutnya, aturan tersebut sulit diaplikasikan di lapangan. "Verifikasi di lapangan tidak mudah, karena petugas harus melayani pembeli, sekaligus melakukan pendataan. Ini menambah rumit pengawasan," katanya saat dihubungi, Rabu (29/6).

Baca juga: Begini Caranya Daftar untuk Dapat BBM Subsidi

Bhima menilai celah ini muncul karena belum adanya verifikasi dan akurasi data penerima BBM subsidi, khususnya Solar. Apabila Solar hanya diperuntukkan bagi nelayan atau UMKM, pemerintah harus memiliki data by name by address tiap rumah taggga, atau NIK nelayan dan pelaku UMKM.

"Sementara itu, untuk BBM jenis Pertalite, fase pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah sinkronisasi data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sehingga, yang berhak membeli BBM Subsidi benar-benar rumah tangga tidak mampu," pungkas Bhima.

Pihaknya menekankan bahwa data di MyPertamina nantinya belum memiliki detail yang jelas. Dalam hal ini, akan dilakukan sinkronisasi dengan data apa. 

Baca juga: Per 1 Juli 2022 Pertamina Buka Pendaftaran di Situs MyPertamina, Ini Caranya

Bhima pun memandang data yang dimiliki Pertamina belum siap. Lalu, pembatasan subsidi dilakukan saat disparitas harga BBM nonsubsidi dan subsidi terlampau jauh.

"Contohnya Pertamax dan Pertalite, selisihnya Rp4.000 lebih per liter. Harusnya waktu selisih harganya tidak jauh, baru diatur. Kalau sekarang, pasti banyak yang keberatan, karena dipaksa beli Pertamax," tutupnya.(OL-11)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Menkes: Berkah Pandemi Covid-19, Persoalan Duplikasi Anggaran bisa Dibenahi

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 19:55 WIB
Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pandemi COVID-19 telah memberi pelajaran bahwa duplikasi anggaran di sektor kesehatan bisa...
MI/Susanto

PUPR : Pembangunan Kawasan Inti IKN Butuh Rp43 T hingga 2024

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 19:46 WIB
Untuk tahun, PUPR membutuhkan biaya Rp5,4 triliun dan pada di 2023 memerlukan anggaran Rp20,8 triliun dan sisanya di...
dok.mi

Permohonan PKPU terhadap Pemilik Apartemen Sudirman Suites Ditolak

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 19:40 WIB
MAJELIS Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap pengembang dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya