Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp1.485 triliun.
Hingga 26 Mei, penerimaan pajak negara sudah mencapai Rp679,99 triliun. Adapun penerimaan Pajak sepanjang Mei-Desember 2022 dipastikan tetap tumbuh, hingga mencapai target sesuai APBN.
"Kita perkirakan target Rp1.450-1.485 triliun pada tahun ini bisa tercapai," jelas Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa dalam media briefing, Jumat (27/5).
Baca juga: Sri Mulyani: Kerja Sama Antarnegara Penting Saat Hadapi Risiko Global
Ihsan mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak yang positif turut dipengaruhi tren peningkatan harga komoditas. Lalu, didorong tingkat permintaan domestik dan luar negeri, yang juga membaik.
Sepanjang Januari-April 2022, penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp382,84 triliun. Diikuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp192,12 triliun.
Baca juga: Presiden: Jangan Pakai APBN, APBD untuk Beli Barang Impor
Kemudian, PPh Migas senilai Rp30,66 triliun dan pajak lainnya dengan Rp2,43 triliun. "Ada lonjakan yang tinggi di April hingga Rp245 triliun. Memang pertumbuhan tinggi ini dari PPh Badan Tahunan," imbuhnya.
Dirinya menyoroti salah satu komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit (CPO), yang hingga akhir April 2022 tumbuh 140%. "Penerimaan pajak CPO ini membantu penerimaan kami sampai April," pungkas Ihsan.(OL-11)
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved