Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp1.485 triliun.
Hingga 26 Mei, penerimaan pajak negara sudah mencapai Rp679,99 triliun. Adapun penerimaan Pajak sepanjang Mei-Desember 2022 dipastikan tetap tumbuh, hingga mencapai target sesuai APBN.
"Kita perkirakan target Rp1.450-1.485 triliun pada tahun ini bisa tercapai," jelas Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa dalam media briefing, Jumat (27/5).
Baca juga: Sri Mulyani: Kerja Sama Antarnegara Penting Saat Hadapi Risiko Global
Ihsan mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak yang positif turut dipengaruhi tren peningkatan harga komoditas. Lalu, didorong tingkat permintaan domestik dan luar negeri, yang juga membaik.
Sepanjang Januari-April 2022, penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp382,84 triliun. Diikuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp192,12 triliun.
Baca juga: Presiden: Jangan Pakai APBN, APBD untuk Beli Barang Impor
Kemudian, PPh Migas senilai Rp30,66 triliun dan pajak lainnya dengan Rp2,43 triliun. "Ada lonjakan yang tinggi di April hingga Rp245 triliun. Memang pertumbuhan tinggi ini dari PPh Badan Tahunan," imbuhnya.
Dirinya menyoroti salah satu komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit (CPO), yang hingga akhir April 2022 tumbuh 140%. "Penerimaan pajak CPO ini membantu penerimaan kami sampai April," pungkas Ihsan.(OL-11)
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved