Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo untuk kesekian kalinya menekankan kepada seluruh menteri, kepala daerah dan pimpinan BUMN untuk tidak menggunakan anggaran untuk membeli produk-produk impor.
APBN, APBD dan anggaran perusahaan pelat merah harus dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri.
"Ini uang rakyat. APBN, APBD, dan anggaran BUMN ini uang rakyat jadi jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kalau kita melakukan itu,"tegas Jokowi di Jakarta, Selasa (24/5).
Baca juga: Presiden: Menahan Harga BBM itu Berat
Jokowi beralasan, langkah tersebut harus dilakukan agar uang dalam jumlah besar itu tetap berputar di dalam negeri dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, dengan kebijakan itu, negara akan memiliki pemasukan yang lebih besar guna menutup berbagai kebutuhan termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"APBN, APBD, anggaran di BUMN itu harus kita pegang erat agar pemanfaatnnya fokus ke titik yang kita tuju karena uangnya besar sekali. APBN kita Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, ditambah BUMN. Ini besar sekali," ucap mantan wali kota Solo itu.(OL-4)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Pemerintah berjanji meninjau ulang kebijakan kuota impor daging sapi reguler pada Maret 2026, menyusul keberatan pelaku usaha swasta atas pemangkasan kuota yang dinilai terlalu drastis.
NILAI impor Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2025 tercatat mencapai US$1.866.025.235,82.
Dengan pertukaran data berbasis elektronik antarotoritas negara, perubahan atau manipulasi dokumen menjadi sulit dilakukan.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2025, ekspor tercatat US$24,24 miliar dan impor US$21,84 miliar sehingga surplus US$2,39 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan barang pada Oktober 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,39 miliar.
Produksi kedelai dalam negeri hanya berkisar 300– 500 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,8 juta hingga 3 juta ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved