Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dijadikan peredam kejut (shock absorber) dari berbagai dinamika ke depan. Hal tersebut bertujuan agar pemulihan ekonomi tetap berlanjut sekaligus menguat.
"APBN terus didorong sebagai shock absorber untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat, menjaga penanganan kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga agar pengelolaan fiskal lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu melalui keterangannya, Senin (9/6).
Hal itu juga merupakan wujud dari komitmen pengambil kebijakan dalam menguatkan stabilitas laju pemulihan. Upaya yang telah ditempuh saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan penebalan bantuan sosial bagi masyarakat miskin serta rentan.
Itu dilakukan melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana serta BLT pangan untuk 20,65 juta KPM (penerima kartu sembako dan PKH) dan 2,5 juta PKL makanan. Lalu menjaga pasokan batu bara dalam negeri dengan pemberlakuan denda dan kompensasi.
Baca juga : Usai Jatuh, IHSG Diprediksi Capai 7.800
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan pelarangan ekspor CPO untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dengan harga terjangkau. Kemudian upaya menjaga stabilitas harga kedelai, jagung melalui pemanfaatan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP).
Febrio menambahkan, upaya lain yang dilakukan ialah menjaga agar program PEN tetap fleksibel sehingga lebih responsif dan antisipatif untuk merespon ketidakpastian.
"Pemerintah juga menjaga agar reformasi struktural dan reformasi fiskal (reformasi perpajakan-UU HPP, reformasi desentralisasi fiskal-UU HKPD, penguatan spending better) dapat berjalan optimal serta mendorong reformasi subsidi yang tepat sasaran secara bertahap diselaraskan dengan momentum pemulihan ekonomi," terangnya. (OL-7)
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved