Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dijadikan peredam kejut (shock absorber) dari berbagai dinamika ke depan. Hal tersebut bertujuan agar pemulihan ekonomi tetap berlanjut sekaligus menguat.
"APBN terus didorong sebagai shock absorber untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat, menjaga penanganan kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga agar pengelolaan fiskal lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu melalui keterangannya, Senin (9/6).
Hal itu juga merupakan wujud dari komitmen pengambil kebijakan dalam menguatkan stabilitas laju pemulihan. Upaya yang telah ditempuh saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan penebalan bantuan sosial bagi masyarakat miskin serta rentan.
Itu dilakukan melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana serta BLT pangan untuk 20,65 juta KPM (penerima kartu sembako dan PKH) dan 2,5 juta PKL makanan. Lalu menjaga pasokan batu bara dalam negeri dengan pemberlakuan denda dan kompensasi.
Baca juga : Usai Jatuh, IHSG Diprediksi Capai 7.800
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan pelarangan ekspor CPO untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dengan harga terjangkau. Kemudian upaya menjaga stabilitas harga kedelai, jagung melalui pemanfaatan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP).
Febrio menambahkan, upaya lain yang dilakukan ialah menjaga agar program PEN tetap fleksibel sehingga lebih responsif dan antisipatif untuk merespon ketidakpastian.
"Pemerintah juga menjaga agar reformasi struktural dan reformasi fiskal (reformasi perpajakan-UU HPP, reformasi desentralisasi fiskal-UU HKPD, penguatan spending better) dapat berjalan optimal serta mendorong reformasi subsidi yang tepat sasaran secara bertahap diselaraskan dengan momentum pemulihan ekonomi," terangnya. (OL-7)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved