Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dijadikan peredam kejut (shock absorber) dari berbagai dinamika ke depan. Hal tersebut bertujuan agar pemulihan ekonomi tetap berlanjut sekaligus menguat.
"APBN terus didorong sebagai shock absorber untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat, menjaga penanganan kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga agar pengelolaan fiskal lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu melalui keterangannya, Senin (9/6).
Hal itu juga merupakan wujud dari komitmen pengambil kebijakan dalam menguatkan stabilitas laju pemulihan. Upaya yang telah ditempuh saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan penebalan bantuan sosial bagi masyarakat miskin serta rentan.
Itu dilakukan melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana serta BLT pangan untuk 20,65 juta KPM (penerima kartu sembako dan PKH) dan 2,5 juta PKL makanan. Lalu menjaga pasokan batu bara dalam negeri dengan pemberlakuan denda dan kompensasi.
Baca juga : Usai Jatuh, IHSG Diprediksi Capai 7.800
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan pelarangan ekspor CPO untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dengan harga terjangkau. Kemudian upaya menjaga stabilitas harga kedelai, jagung melalui pemanfaatan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP).
Febrio menambahkan, upaya lain yang dilakukan ialah menjaga agar program PEN tetap fleksibel sehingga lebih responsif dan antisipatif untuk merespon ketidakpastian.
"Pemerintah juga menjaga agar reformasi struktural dan reformasi fiskal (reformasi perpajakan-UU HPP, reformasi desentralisasi fiskal-UU HKPD, penguatan spending better) dapat berjalan optimal serta mendorong reformasi subsidi yang tepat sasaran secara bertahap diselaraskan dengan momentum pemulihan ekonomi," terangnya. (OL-7)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved