Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun dan Agus Joko Pramono mengucapkan sumpah jabatan pada hari ini (21/04) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
"Pengucapan sumpah jabatan ini dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, dan dihadiri oleh para Anggota BPK," demikian keterangan resmi BPK yang dikutip, Kamis (21/4).
Pengucapan sumpah jabatan tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih secara musyawarah mufakat dalam Sidang Anggota BPK yang berlangsung pada Selasa 19 April 2022. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tersebut dilaksanakan oleh seluruh Anggota BPK sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam Sidang Anggota BPK.
Baca juga: Pemerintah Dorong Pemberdayaan Ekonomi dan Inklusi Keuangan di Pesantren
Sidang tersebut juga memutuskan pembagian tugas dan wewenang Anggota BPK yang terdiri atas: Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II.
Lalu Achsanul Qosasi sebagai Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Haerul Saleh sebagai Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Pius Lustrilanang sebagai Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, dan Hendra Susanto sebagai Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII. (OL-4)
Walaupun demikian, Presiden menyatakan Indonesia sejauh ini dalam kondisi yang relatif aman.
Dari sisi belanja, kata dia, cara lainnya, yakni pemerintah bisa melakukan efisiensi dengan fokus terhadap berbagai program yang tidak prioritas.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui perihal wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved