Pemerintah Dorong Pemberdayaan Ekonomi dan Inklusi Keuangan di Pesantren

PEREKONOMIAN Indonesia yang berhasil tumbuh sebesar 3,69% (yoy) di tahun 2021 merupakan salah satu hasil dari respon cepat Pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19. Pemerintah juga terus menjalankan strategi penanganan Covid-19 dengan memperkuat pengendalian baik dari sisi hulu hingga hilir guna memastikan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak diantaranya berupa penurunan penjualan atau permintaan usaha pada mayoritas UMKM, dimana sebanyak 48,6% UMKM tutup sementara dan 30,5% UMKM mengalami penurunan permintaan domestik. Selain itu, 7 dari 10 pelaku usaha UMKM membutuhan bantuan modal usaha di masa pandemi.

Sementara itu, UMKM sendiri memiliki potensi dan peranan yang besar terhadap ekonomi Indonesia dan terbukti memiliki daya tahan yang baik selama masa pandemi. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong peranan UMKM di dalam perekonomian, termasuk di lingkungan Pondok Pesantren.

“Pesantren Suryalaya menyimbolkan kerja sama yang erat antara ulama dan umara," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada sambutannya dalam acara Optimalisasi Penyaluran KUR dan Inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM di Pondok Pesantren Suryalaya, KabupatenTasikmalaya, Rabu (20/04).

Selain menyalurkan KUR secara simbolis dan CSR berupa sarana dan prasarana pendidikan, Menko Airlangga juga menyempatkan diri untuk berziarah. Pondok Pesantren Suryalaya sendiri dirintis oleh Syaikh Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh pada pada tanggal 7 Rajab 1323 H atau 5 September 1905.

Menko Airlangga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pondok Pesantren Suryalaya kepada Pemerintah dalam hal perannya mendidik generasi penerus bangsa untuk dapat juga berperan serta dalam perekonomian kedepannya. Menurut Menko Airlangga, Pemerintah juga berkewajiban untuk mendorong pesantren dalam hal mencetak para wirausahawan baru.

Pemerintah juga telah bekerja sama dengan dunia pendidikan melalui program yang didukung oleh Kementerian Perindustrian, dimana perguruan tinggi dapat membuat inkubator bisnis bagi para mahasiswa untuk berwirausaha.

Baca juga: Pakar Ekonomi Menilai Indonesia Perlu Percepat Industri Baterai Listrik

"Selain itu, juga terdapat program yang bernama Santripreneur, jadi bagaimana kita mendorong para santri untuk menjadi entrepreneur sejak dini sehingga kedepannya para santri dapat menjadi wirausahawan yang tangguh," ungkap Menko Airlangga.

Merespon peranan UMK yang besar terhadap perekonomian, Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp373,17 Triliun pada tahun 2022 dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga Desember 2022.

Selain itu, Pemerintah juga menyediakan KUR syariah bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis syariah. Dengan semakin meningkatnya perekonomian global, tingkat inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 83,6%, lebih tinggi dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 81,4%. Pemerintah senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024.

Pelajar, santri, mahasiswa, dan pemuda merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Pondok Pesantren memiliki peran yang strategis dalam rangka mendukung ekonomi dan keuangan syariah karena saat ini berjumlah sekitar 36.080 pesantren dan memiliki lebih dari 4,2 juta santri. Selain itu, sebanyak 12.469 pesantren atau 39,7% dari total pesantren, memiliki potensi secara ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal.

Setelah mengunjungi Pondok Pesantren Suralaya, Menko Airlangga melanjutkan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Cipasung untuk bersilaturahmi dan menyerahkan bantuan yang diantaranya terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu dan Kerja Sama Pengembangan UMKM.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Perindustrian, Anggota DPR RI, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Walikota Tasikmalaya.(RO/OL-4)