2 Hari Business Matching, Minat Belanja Produk dalam Negeri Capai Rp105 T 

KEMENTERIAN Perindustrian menggelar Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali selama tiga hari, 22-24 Maret 2022. Minat pembelian produk dari negeri mencapai ratusan triliun rupiah. 

"Dalam dua hari ini, komitmen belanja produk dalam negeri dari hasil Business Matching di Bali sudah melebihi Rp105 triliun. Kami yakin, angka tersebut akan terus naik,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan pers, Rabu (23/3). 

Melalui kegiatan Business Matching ini, diharapkan memunculkan banyak komitmen dari Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemda dalam mengoptimalkan anggarannya untuk pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Agus optimistis, dari potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 triliun, sebesar Rp400 triliun akan diserap melalui belanja produk-produk dalam negeri sepanjang 2022. 

“Acara di Bali ini sebagai kickoff komitmen dari mereka, dan masing-masing sudah paraf,” imbuhnya. 

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu menginginkan komitmen belanja pada Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri segera terwujud. 

Baca juga : Perkuat Kerja Sama Industri Syariah Global, BPKH Gelar GIIF 2022

“Kami harap angka Rp105 triliun sebagai komitmen belanja yang dicapai hari ini dapat segera direalisasikan,” ungkapnya. 

Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membuka klinik konsultasi katalog elektronik dan toko daring selama gelaran Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua Bali. 

Kepala Biro Humas, SI dan Umum LKPP Shahandra Hanityo menjelaskan, klinik konsultasi merupakan langkah LKPP mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Pemerintah menargetkan pembelian produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa pemerintah pada 2022 sebesar Rp400 triliun. Nilai belanja ini bakal mendongkrak sekitar 1,7% pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Angka-angka itu harus diimplementasikan. Kemudahan prosesnya inilah yang difasilitasi LKPP di tempat ini," tutupnya. (OL-7)