Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan kembali menyelenggarakan Global Islamic Investment Forum 2022 (GIIF 2022) pada Jumat, (25/3) secara daring dan luring.
GIIF 2022 akan dihadiri sekitar 100 peserta di lokasi acara Ballroom Hotel Pullman Central, Jakarta, dan sekitar 300 peserta melalui platform virtual. Peserta terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi internasional, perusahaan swasta, lembaga investasi syariah dan pemangku kepentingan lainnya seperti Muassasah dan Badan Wakaf Indonesia, serta kalangan akademisi dan umum.
GIIF 2022 akan menghadirkan Presiden Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB); H.E Muhammad Sulaiman Al Jasser untuk memberikan Keynote Speech. Adapun honorable speech akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, sebagai pembicara kehormatan.
Turut menyampaikan Keynote speech pada sesi ESG Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; pada sesi Investasi perhajian Menteri BUMN Erick Thohir. Adapun Galadinner akan dilakukan sebagai rangkaian dari GIIF 2022 akan diawali dengan Keynote Speech dari Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin yang dilanjutkan dengan Keynote Speech dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Presiden IsDB H.E Muhammad Sulaiman Al Jasser.
Sesi pertama membahas investasi haji dengan Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai keynote speaker. Hadir panelis yang berkompeten di bidangnya antara lain Dr Hurriyah El Islamy (Anggota BPKH Bidang Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri), Mohamad Damshal Awang Damit (Executive Director Investment Lembaga Tabung Haji Malaysia), Dr. Adnan Mandura (Ketua Muassasah), Mohamed Hedi Mejai (Head of Investment and Head of Treasury IsDB).
Seperti diketahui, ibadah haji yang diikuti jutaan orang membawa potensi ekonomi yang besar dan menghasilkan devisa tidak kurang dari US$12 miliar setiap tahun untuk Kerajaan Arab Saudi. Banyak industri yang telah merasakan manfaat dari multiplier economic effect dari kegiatan haji, seperti industri ritel, real estate, maskapai penerbangan, jasa perjalanan, dan perhotelan.
Selama 2 tahun terakhir sejak 2020 sebagai dampak Pandemi Covid 19, ibadah haji dibatasi untuk Umat Islam yang berada di Arab Saudi. Hal tersebut berdampak atas peningkatan jumlah jemaah haji tunggu serta dana yang terakumulasi dari ditiadakannya pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji yang tentunya meningkatkan nilai manfaat yang dibayarkan ke rekening virtual jemaah haji Indonesia.
Kemudian sesi kedua membahas prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) serta Pembiayaan Sosial Islam untuk mendorong investasi berkelanjutan secara global. Sesi ini menghadirkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebagai pembicara utama, dan panelis: Dr. Mohamed Ali Chatti, (Pj Direktur Pengembangan Sektor Keuangan Islam di IsDB) Mohammad Nuh (Ketua Badan Wakaf Indonesia), Badlisyah Abdul Ghani (Executive Chairman, Yasaar Capital Ventures), dan Akhyar Adnan (Anggota Dewan Pengawas BPKH).
Prinsip LST bersinggungan dengan Keuangan Islam, di mana kedua konsep itu mengedepankan keadilan, pemberdayaan, dan tanggung jawab sosial. Konvergensi kedua konsep ini memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam instrumen berbasis kepatuhan syariah dan inisiatif amal yang disediakan oleh Pembiayaan Sosial Islam. Oleh karena itu, akan menarik untuk mengeksplorasi praktik terbaik dan peluang investasi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip LST dan Pembiayaan Sosial Syariah.
Dalam 10 tahun terakhir, aset-aset industri keuangan syariah meningkat lebih dari 300% menjadi hampir US$ 200 miliar. Bahkan dalam kondisi pandemi, total aset terus meningkat dari 13,7% di tahun 2020 menjadi 17,1% pada tahun 2021.
Meski terjadi perubahan akibat kondisi pandemi, perang, dan kondisi geopolitik dunia, pangsa pasar keuangan syariah tetap tumbuh dan akan mencapai US$3.69 trilliun pada tahun 2024.
Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia dan jemaah haji terbesar di dunia, merupakan market produk halal potensial sekaligus menjadi penggerak industri perhajian terbesar.
Harapan ini sejalan dengan target Presiden Jokowi saat peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, untuk membangkitkan potensi ekonomi syariah dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Mengingat ekonomi syariah berperan besar ikut mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong keadilan sosial yang seirama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
“BPKH selaku lembaga yang dibentuk melalui UU no. 34/2014 tentang pengelolaan keuangan haji, merupakan penggerak dan 'engine of change' yang dapat lebih mengoptimalkan kondisi ekonomi dan industri keuangan syariah, melalui kewenangan melakukan penempatan di bank-bank syariah dan investasi baik di dalam maupun luar negeri,” demikian disampaikan Dr Hurriyah El Islamy saat dimintai komentar mengenai peran BPKH dalam peta ekonomi dan investasi Syariah global.
Lebih lanjut Dr Hurriyah menjelaskan, sebagai lembaga pengelola keuangan yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, BPKH mempunyai banyak faktor penguat yang memposisikan BPKH sebagai market maker baik secara nasional mau pun internasional.
Jumlah dana kelolaan yang significant, jangka waktu pengelolaan dan kebutuhan likuiditas yang terukur dan meningkatnya jumlah dana yang disetorkan diiringi kewenangan untuk melakukan investasi yang diversified, baik dari segi jenis mau pun lokalitas, memposisikan BPKH sebagai key stakeholder ekonomi dan industri keuangan Syariah.
Undang-undang memberikan kewenangan kepada BPKH untuk melakukan investasi baik di dalam mau pun di luar negeri dengan memperhatikan aspek syariah, keamanan, kehati-hatian, likuiditas dan nilai manfaat. Investasi yang dilakukan secara strategis dapat membuka banyak peluang dan potensi usaha dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Pastinya BPKH tidak dapat melakukan segala sesuatu sendirian. Investasi cerdas dilakukan sesuai strategi yang tepat, memenuhi ketentuan perundangan, mengoptimalkan manfaat untuk Jemaah sekaligus berusaha mendapat output yang maksimal dari setiap potensi dengan kerja sama, aliansi, dan mengikutsertakan secara optimal “merah putih,”tandasnya.
Masyarakat perlu turut dijadikan bagian dari ekosistem perhajian. Investasi BPKH membuka potensi sekaligus menciptakan pangsa pasar yang pemenuhannya dioptimalkan dari Merah Putih. Pada titik inilah, BPKH menjadi catalyst sekaligus penggerak aktif yang membangun Indonesia sebagai Halal Hub, dengan mengoptimalkan kerja sama di dalam dan luar negeri. (RO/E-1)
