Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi pemerintah tembus Rp3,01 triliun untuk 27.257 unit per 11 Maret 2022.
Total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit dengan nilai Rp78,19 triliun. Pada tahun ini, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah. Berikut, optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi dana Rp23 triliun.
Baca juga: Realisasi Program Sejuta Rumah PUPR Tembus 1,1 Juta Unit
“Kami optimistis optimalisasi target tahun ini tercapai. Ini terlihat dari optimisme bank penyalur dalam menyalurkan dana FLPP dan pelaku pengembang dalam menyediakan rumah subsidi," ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto seusai penandatanganan Kontrak Kinerja Pengelolaan Investasi Pemerintah antara Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan Komisioner BP Tapera, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/3).
Semenjak ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada 22 Desember 2021, berikut dikeluarkannya izin penyaluran dana FLPP oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 17 Februari 2022, BP Tapera menyebut penyaluran dana FLPP semakin prospektif.
Pihaknya diminta menyediakan pendanaan murah jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hal ini, untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Baca juga: 7 BUMN Dapat PMN, KPI Khusus PMN Harus Dikawal
"Sebagai OIP, kami menegaskan bahwa kualitas rumah dan ketepatan sasaran adalah prioritas utama dalam penyaluran dana pembiayaan perumahan bagi MBR," pungkas Adi.
BP Tapera merupakan OIP pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, Kemenkeu dan BP Tapera berupaya mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif dan akuntabel.
Terkait hal tersebut, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan BP Tapera dapat menjadi role model bagi investasi-investasi pemerintah lainnya.
Untuk itu ia juga mengingatkan BP Tapera agar menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi pemerintah.
”Minimal BP Tapera menyusun dan memperbarui kebijakan dan manajemen risiko, memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta memantau posisi risiko secara keseluruhan dan risiko terkait pengelolaan dana FLPP,” ujar Hadiyanto. (OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved