PEMERINTAH memberikan penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 kepada tujuh badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp38 triliun tahun ini. PMN tersebut diberikan untuk membantu mengembangkan infrastruktur di Indonesia mulai dari jalan tol, perumahan hingga ketersediaan listrik.
Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari dana APBN, PMN harus dikelola secara good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," kata Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan, Dodok Dwi Handoko dalam acara Bincang Bareng DJKN secara virtual di Jakarta, Jumat (14/1).
Sejak 2021, Kemenkeu mewajibkan adanya Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama khusus bagi para penerima PMN.
KPI ini dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN/Lembaga penerima PMN dengan Kementerian terkait yang menaunginya. Adanya KPI ialah sebagai bentuk komitmen dari manajemen BUMN untuk mencapai target serta bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana APBN.
"KPI khusus PMN meliputi dua hal utama yaitu output dan outcome. Keduanya memiliki sasaran yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh stakeholders, baik BUMN atau lembaga, terlebih penting oleh masyarakat," kata Dodok.
Target output antara lain target realisasi fisik pembangunan proyek, rasio elektrifikasi, serta penggunaan dana PMN sesuai peruntukannya, sedangkan outcome seperti target penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan produk lokal atau UMKM, serta peningkatan kunjungan wisatawan.
Dodok meminta semua pihak mengawal dipenuhinya KPI khusus PMN oleh perusahaan yang mendapatkan suntikan dana PMN, melalui APBN.
Hingga saat ini, BUMN/lembaga telah menandatangani KPI PMN 2021 antara lain PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Penataran Angkatan Laut (PAL), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Badan Bank Tanah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Baca juga: Wakil Ketua DPR: PMN harus Jadi Pendongkrak Investasi dan Industri
Adapun tujuh BUMN yang mendapatkan PMN meliputi PT Waskita Karya akan menggunakan PMN sebesar Rp3 triliun untuk penyelesaian Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menggunakan PMN sebesar Rp1,08 triliun untuk proyek infrastruktur dengan tambahan eksposur penjaminan Rp10,85 miliar.
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan menggunakan PMN Rp2 triliun untuk dukungan pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200 ribu unit.
PT Adhi Karya akan menggunakan PMN sebesar Rp1,97 triliun untuk berinvestasi pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Regional Karian-Serpong.
PT Hutama Karya akan menggunakan PMN sebesar Rp23,85 triliun untuk kelanjutan pembangunan delapan ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) dengan outcome bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.
Delapan ruas jalan tol ini meliputi Pekanbaru-Dumai, Binjai-Langsa, Indralaya-Muara Enim, Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Parapat, Penanjung-Bengkulu, Sigli-Banda Aceh, dan Pangkalan-Pekanbaru.
Perumnas akan menggunakan PMN sebesar Rp1,56 triliun untuk peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program pemerintah yakni pengadaan satu juta rumah serta mendukung persediaan perumahan rakyat untuk MBR.
Terakhir yaitu PT PLN akan menggunakan PMN sebesar Rp5 triliun untuk pembangunan proyek ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa serta mendukung pengembangan lima daerah pariwisata super prioritas (DPSP) yaitu Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang. (A-2)
