Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
MARAKNYA antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng yang terjadi di berbagai daerah membuat Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Partai NasDem Martin Manurung berang.
Dia pun mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerah agar bergerak cepat untuk mengantisipasi permasalahan minyak goreng.
"Kalau masih terjadi antrean di berbagai daerah, saya minta Disperindag dan pemdanya harus bergerak aktif. Artinya, mereka harus bergerak turun ke bawah," tegasnya, Selasa (8/3).
Menurutnya permasalahan minyak goreng terjadi karena lambatnya respon pemerintah daerah dan Disperindag. Jika Pemda dan Disperindagnya cekatan maka bisa mengantisipasi sehingga tidak ada antrean warga mendapatkan minyak goreng.
Dia pun mencontohkan, di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, tidak ada antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng karena pemerintah daerah dan dinas terkait bergerak cepat.
Baca juga: Gerindra Pertanyakan Ketegasan Pemerintah tegakkan DMO Kelapa Sawit
"Saya lagi di Dapil di Sumatera Utara, stok minyak goreng sudah masuk dan harga sudah berangsur-angsur turun. Sekarang di Labuhan Batu Utara harga minyak goreng sudah di angka Rp16 ribu tadinya Rp18 ribu," sebutnya.
Ketua DPP Partai NasDem tersebut mengatakan masyarakat tidak akan mau melakukan antrean panjang hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 hingga 2 liter kalau harga di pasaran sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR.
"Kemendag juga harus secara intensif berkoordinasi dengan mereka (dinas terkait). Kalau perlu Satgas Pangan juga ikut dibawa supaya ada penegakan hukum jika ada masalah," ujarnya.
Selain itu Kemendag perlu berkoordinasi dengan para Disperindag. Sedangkan Disperindag perlu selalu berkoordinasi dengan Satgas Pangan agar dapat mendistribusikan minyak secara tepat, merata dengan tetap memonitor penjualannya.
"Jadi, sekarang ada ketakutan di distibutor dan sub distributor ketika menerima minyak goreng terus belum bisa keluarkan karena mereka takut dianggap penimbunan," tukasnya. (OL-4)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved