Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pangan Nasional kunjungi sejumlah Stakeholders bertemu dengan perwakilan penggiling padi, peternak layer, dan asosiasi petani tebu rakyat indonesia sebagai upaya menerima aspirasi guna mewujudkan transformasi ketahanan pangan di Indonesia, Selasa (22/2).
Pada agenda kunjungan kerjanya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menghadiri kegiatan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Yogyakarta secara luring bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, turut hadir Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara daring sekaligus meresmikan pembukaan Munas V APTRI.
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya memenuhi pasokan kebutuhan gula dalam negeri.
"Komitmen ini terus diimplementasikan melalui program revitalisasi industri gula, dan berharap Indonesia dapat kembali meraih kejayaan dengan memperbaiki kondisi dan kualitas pabrik gula agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas yang juga akan berimbas pada kesejahteraan petani," papar Ma'ruf.
Baca juga: Krisis Pangan Ancam Dunia, Presiden Jokowi: Maporina Harus Ambil Momentum
Pada kunjungan kerjanya, Kepala Badan Pangan Nasional menyatakan dukungannya terhadap APTRI guna mewujudkan kemandirian pangan swasembada gula di Indonesia.
Selain itu, Arief mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) berencana untuk bertransformasi dalam digitalisasi data stok dan harga pangan melalui dashboard neraca pangan, sehingga Badan Pangan Nasional menjadi sentral data untuk semua stakeholders.
“Untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses ketersediaan pangan, Badan Pangan akan transformasi digitalisasi dashboard pangan,” jelas Arief.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yogyakarta turut bersilaturahmi serta mendengarkan aspirasi perwakilan peternak layer terkait kestabilan harga telur.
“Mengenai isu pangan telur, terdapat dua strategi yang akan ditempuh Badan Pangan Nasional dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga telur, yakni melalui penugasan kepada BUMN Perum Bulog serta skema komersial melalui Holding Pangan ID Food.” pungkas Arief.
Menurutnya hal ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dengan Kementerian BUMN, sebagaimana yang dipesankan Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya untuk menciptakan Ekosistem di Indonesia.
Arief menambahkan kolaborasi stabilisasi pangan juga selaras dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk dapat menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Mengenai isu kenaikan harga tempe dan tahu di Indonesia, Arief menanggapi bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa skema kolaborasi berbagai lembaga pemerintahan.
Lembaga pemerintah yang berkoloborasi meliputi Kemenko Perekonomian - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi dan UKM dan non-pemerintah seperti Gakoptindo (Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia), Asosiasi lainnya guna solusi dari isu stabilisasi harga kedelai yang berdampak pada kenaikan harga tempe dan tahu di Indonesia.
“Skema penugasan pemerintah atau skema subsidi kepada pengrajin tempe dan tahu dapat dilakukan kepada Perum Bulog oleh Badan Pangan Nasional,” kata Arief.
Arief melanjutkan skema tersebut tentunya akan diusulkan dan dibahas pada rapat lanjutan sejumlah pihak dan persetujuan Presiden Joko Widodo.
Kunjungan kerja pascadilantik Presiden Jokowi beberapa hari lalu, Kepala Badan Pangan Nasional turut bersilaturahmi dan diskusi dengan DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai langkah awal bentuk sinergi dan kolaborasi dari sektor hulu dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional. (RO/OL-09)
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memberikan harapan membuncah bagi masyarakat terkait stok bahan pangan melimpah sampai Lebaran 2026.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga berbagai komoditas pangan segar menurun signifikan di pengujung tahun 2025.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional dalam kondisi aman selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Sebanyak 22 ton beras Bulog yang tersimpan di shelter Posko Bencana Lanud Iskandar Muda. Beras itu disiapkan untuk dibawa ke Takengon, Aceh Tengah.
Kepala Perum Bulog Kanwil Bengkulu, Dodi Syarial di Bengkulu, mengatakan, pasokan pangan menjelang Nataru di Provinsi Bengkulu, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.
Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju.
Direktur Indef Esther Sri Astuti menuturkan, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8% bukan pekerjaan mudah.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
IAS ditargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved